Berdikari.co, Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya tautan palsu yang mengatasnamakan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah link tidak resmi di media sosial dan aplikasi perpesanan yang diduga digunakan pelaku untuk melakukan penipuan digital atau phishing dengan cara mencuri data pribadi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Lampung Selatan, Mhd Dharma Kurniawan, meminta masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi terkait rekrutmen aparatur sipil negara dan tidak mudah mempercayai tautan yang sumbernya tidak jelas.

"Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi palsu terkait rekrutmen CPNS 2026. Jangan mudah percaya dengan link pendaftaran yang beredar di media sosial karena berpotensi menjadi modus penipuan dan pencurian data pribadi," kata Dharma, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, BKD menemukan adanya tautan mencurigakan yang mengatasnamakan pendaftaran CPNS 2026. Tautan tersebut tidak berasal dari instansi resmi pemerintah dan tidak memiliki keterkaitan dengan proses rekrutmen aparatur sipil negara.

Dharma menjelaskan, modus phishing biasanya dilakukan dengan meminta korban mengisi data penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, kata sandi, hingga informasi pribadi lainnya. Data tersebut kemudian dapat disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan siber, termasuk pencurian identitas dan penipuan lanjutan.

Ia menegaskan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengonfirmasi bahwa tautan pendaftaran CPNS 2026 yang beredar saat ini merupakan informasi palsu atau hoaks.

"BKN melalui Kantor Regional V telah memastikan bahwa link pendaftaran CPNS 2026 yang beredar tersebut tidak benar dan bukan berasal dari kanal resmi pemerintah," ujarnya.

Karena itu, masyarakat diminta tidak mengakses maupun menyebarluaskan tautan tersebut guna menghindari kerugian yang lebih besar.

Dharma menambahkan, seluruh informasi resmi terkait pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.

Masyarakat diimbau hanya mengakses informasi melalui situs resmi Badan Kepegawaian Negara serta laman resmi pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Kami mengajak masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima. Pastikan sumbernya berasal dari kanal resmi pemerintah agar terhindar dari penipuan digital yang merugikan," pungkasnya. (*)