Berdikari.co, Lampung Selatan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penghargaan tersebut diterima dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsl Lampung, Jumat (29/5/2026).

Opini WTP ke-10 secara berturut-turut itu diterima Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo.

Capaian tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi Pemkab Lampung Selatan dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah hingga mampu mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut.

"Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang ke-10," ujar Egi.

Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga merupakan amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Egi menegaskan, penghargaan tersebut akan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan penggunaan keuangan negara melalui berbagai program pembangunan yang berdampak positif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah, dukungan pimpinan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan.

Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal, konsistensi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah turut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan.

Dengan raihan WTP ke-10 tersebut, Pemkab Lampung Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas publik dan memastikan setiap penggunaan APBD diarahkan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)