‎Berdikari.co, Lampung Selatan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat langkah antisipatif menghadapi dinamika inflasi dan pergerakan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi global.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari ruang Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan, Senin (18/5/2026).

‎Rakor yang diikuti jajaran TPID Kabupaten Lampung Selatan itu menjadi forum strategis pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan langkah pengendalian inflasi, terutama di tengah kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar global yang dinilai berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa di daerah.

‎Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rapat koordinasi tersebut juga dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan, serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai bagian dari penguatan perlindungan konsumen dan stabilitas ekonomi daerah.

‎Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta seluruh pemerintah daerah aktif memantau perkembangan harga barang dan jasa yang berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat.

‎“Perintah dari Bapak Presiden untuk terus setiap minggu mengamati dan membahas penanganan dinamika inflasi serta kenaikan harga barang dan jasa yang berpengaruh terhadap biaya hidup masyarakat,” ujar Tito.

‎Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional secara tahunan (year on year) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen dan dinilai masih berada dalam kondisi terkendali dibandingkan sejumlah negara lain.

Meski demikian, pemerintah daerah diminta tidak lengah terhadap potensi tekanan ekonomi lanjutan akibat gejolak global.

‎Menurut Tito, kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak langsung terhadap biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat di daerah.

‎“Perlu dicek langsung ke lapangan apakah ada pengaruh terhadap harga barang, jasa, dan transportasi di daerah masing-masing,” lanjutnya.

‎Dalam rakor tersebut, sejumlah komoditas strategis juga menjadi perhatian utama pemerintah karena memiliki kontribusi besar terhadap inflasi daerah.

Komoditas itu antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, gula pasir, beras, hingga daging ayam ras yang kerap mengalami fluktuasi harga di pasaran.

‎Melalui keikutsertaan dalam rakor rutin tersebut, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.

‎Langkah pengendalian inflasi itu juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah, terutama agar masyarakat tetap mendapatkan akses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang aman. (*)