Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) untuk memperkuat investasi dan mempercepat pengembangan kawasan strategis di Provinsi Lampung. Kolaborasi tersebut dibahas dalam forum bisnis yang digelar di Bandar Lampung, Kamis (7/5/2026).

Forum bisnis itu menjadi wadah pertemuan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk membahas peluang investasi di berbagai sektor, mulai dari properti, kawasan industri, perdagangan, logistik hingga pengembangan wilayah baru.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengatakan kunjungan pihaknya ke Lampung merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-54 REI. Menurutnya, setiap daerah yang dikunjungi selalu menjadi kesempatan untuk membangun jejaring sekaligus menjajaki potensi investasi.

“Kami datang ke Lampung dalam rangkaian HUT ke-54. Di mana pun kami berada, pasti kita membangun relasi. Dari relasi itulah akan terbuka komunikasi, bahkan juga menggali potensi,” kata Joko.

Ia menilai Pemerintah Provinsi Lampung cukup terbuka terhadap investor dan pelaku usaha yang ingin berinvestasi di daerah tersebut. Bahkan, komunikasi awal terkait potensi pengembangan kawasan disebut telah dilakukan sebelum rombongan REI datang ke Lampung.

“Pertemuan pertama ini, gubernurnya sangat welcome terhadap keberadaan kami di sini. Sebelum kami turun ke daerah juga sudah ada pembicaraan khusus. Nanti akan didetailkan lagi dan data-datanya disiapkan lebih rinci,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, DPP REI juga meminta adanya kepastian terkait timeline perizinan dan daftar aset maupun kawasan yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan investor.

Menurut Joko, salah satu kawasan yang menarik perhatian ialah Taman Hutan Raya yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis berbasis lingkungan.

“Sementara yang bisa kami lihat, Taman Hutan Raya-nya memang terbuka bagus dan itu bisa menjadi salah satu opsi pengembangan,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar, mengatakan forum bisnis tersebut menjadi momentum penting dalam mempertemukan potensi daerah dengan peluang investasi yang berkelanjutan.

“Forum bisnis ini bukan sekadar ajang pertemuan, tetapi momentum penting untuk mempertemukan potensi daerah dengan peluang investasi yang nyata dan berkelanjutan,” kata Sulpakar.

Ia menjelaskan, Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatera karena didukung konektivitas infrastruktur yang terus berkembang, mulai dari Jalan Tol Trans Sumatera, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bakauheni hingga Bandara Raden Inten II.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat Lampung berpeluang tumbuh menjadi pusat ekonomi baru di wilayah Sumatera bagian selatan.

“Pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan tren positif. Infrastruktur terus berkembang, kawasan industri mulai tumbuh, sektor pariwisata meningkat, dan aktivitas investasi semakin bergerak maju,” ujarnya.

Pemprov Lampung, lanjut Sulpakar, saat ini juga tengah mendorong transformasi ekonomi melalui pengembangan kawasan industri, revitalisasi sektor pariwisata, penguatan logistik, hingga pembangunan kawasan hunian dan pusat pertumbuhan baru.

Salah satu proyek yang ditawarkan kepada investor ialah pengembangan Kota Baru Bandar Negara seluas sekitar 538 hektare yang dirancang dengan konsep eco city dan kawasan bebas banjir.

“Kawasan ini kami siapkan sebagai pusat pertumbuhan baru yang modern, hijau, terintegrasi, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain Kota Baru Bandar Negara, Pemprov Lampung juga menawarkan sejumlah aset dan lahan strategis milik pemerintah daerah di kawasan Bakauheni, Katibung, Natar hingga sekitar Bandara Raden Inten II.

Kawasan tersebut dinilai potensial untuk pengembangan hunian, kawasan komersial, logistik, perdagangan, hospitality hingga waterfront city berbasis pariwisata.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga tengah mengembangkan Pasar Induk Regional di Rejosari sebagai pusat distribusi komoditas pertanian yang terintegrasi dengan kawasan industri dan jaringan logistik nasional.

Sulpakar menegaskan Pemprov Lampung berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perbaikan pelayanan perizinan dan tata kelola pemerintahan.

“Kami percaya pembangunan akan berjalan lebih cepat ketika pemerintah dan sektor swasta dapat bergerak bersama dalam semangat kolaborasi dan saling percaya,” pungkasnya. (*)