Berdikari.co, Metro – Tekanan dari aksi petani akhirnya berbuah langkah konkret. Komisi III DPRD Kota Metro turun langsung ke lapangan untuk mengukur ulang dan memetakan lahan persawahan yang terdampak banjir di Kelurahan Rejomulyo, Kamis (23/4/2026).

Peninjauan ini menjadi respons cepat setelah aksi Aliansi Petani Menggugat yang menyoroti gagal panen akibat banjir berulang. DPRD menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi diselesaikan sebatas pembahasan di ruang rapat.

Dalam kegiatan tersebut, Komisi III menggandeng dinas teknis untuk melakukan verifikasi luasan lahan terdampak sekaligus menelusuri penyebab utama banjir. Dugaan sementara mengarah pada dampak aliran dari wilayah hulu, termasuk keberadaan Bendungan Marga Tiga di Lampung Timur.

Tim gabungan terlihat menyusuri area persawahan di sepanjang aliran Sungai Way Sekampung. Kondisi geografis yang lebih rendah membuat kawasan tersebut rentan tergenang. Air bahkan dilaporkan bisa bertahan hingga berhari-hari, merusak tanaman padi yang mendekati masa panen.

Ketua Komisi III DPRD Kota Metro, I’in Dwi Astuti, menyebut kondisi di lapangan menunjukkan kerentanan tinggi terhadap banjir yang tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa.

“Hari ini kami turun langsung bersama pihak eksekutif. Kawasan ini memang rawan banjir akibat luapan Sungai Way Sekampung, yang diduga berkaitan dengan dampak dari hulu,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas kewenangan, termasuk dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), mengingat sumber persoalan tidak sepenuhnya berada di wilayah administrasi Kota Metro.

“Kami akan dorong koordinasi dengan Balai Besar. Ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah kota. Termasuk soal ganti rugi, akan dibahas sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Metro, Yusron Fauzi Saleh, menilai kondisi geografis memang menjadi faktor kerentanan. Namun, hal itu tidak boleh dijadikan alasan pembiaran.

“Secara kontur, lahan ini berada di dataran rendah dekat sungai, sehingga rawan. Tapi justru di situ negara harus hadir memberi solusi,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah konkret, baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar petani tidak terus mengalami kerugian berulang.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani, mengakui genangan air di wilayah tersebut bisa berlangsung hingga satu minggu dan berdampak signifikan terhadap produksi pertanian.

“Ini berdampak besar. Apalagi wilayahnya berbatasan langsung dengan Lampung Timur, sehingga penanganannya harus melibatkan lintas daerah dan instansi,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan koordinasi awal dengan pihak terkait, dan hasil peninjauan lapangan akan segera dilaporkan kepada Wali Kota Metro sebagai bahan pengambilan kebijakan lanjutan.

Di sisi lain, perwakilan petani melalui kuasa hukum Aliansi Petani Menggugat, Tommy Gunawan, mengapresiasi langkah DPRD yang turun langsung ke lapangan. Namun, ia menegaskan bahwa petani menunggu solusi nyata, bukan sekadar pendataan.

“Kami apresiasi karena mereka melihat langsung kondisi petani. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah solusi konkret dan permanen,” katanya.

Ia menambahkan, banjir yang terjadi berulang telah menyebabkan kerugian besar dan membuat petani berada dalam ketidakpastian.

Persoalan banjir di Rejomulyo kini dipandang bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan lintas wilayah yang membutuhkan kebijakan terpadu. Tanpa langkah nyata dalam waktu dekat, potensi gelombang protes susulan dari petani dinilai masih sangat terbuka. (*)