Berdikari.co, Bandar Lampung - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah makanan yang tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat, khususnya pelajar. Kondisi ini dinilai tidak hanya berpotensi menimbulkan pemborosan, tetapi juga menunjukkan pelaksanaan program yang belum sepenuhnya efektif.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Lampung, Achmad Hery Setiawan, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut dipicu oleh dua faktor utama, yakni keterbatasan bahan baku dan kendala dalam penyusunan menu di tingkat dapur layanan.

“Masih ada keterbatasan dalam penyusunan skema menu oleh tenaga dapur. Ini berpengaruh pada variasi makanan yang diterima,” ujarnya, Selasa (21/04/2026).

Ia menjelaskan, kemampuan tenaga dapur, termasuk chef bersertifikat, dalam merancang menu yang variatif masih perlu ditingkatkan. Akibatnya, makanan yang disajikan cenderung berulang dan kurang menarik minat penerima manfaat.

Di sisi lain, persoalan distribusi bahan pangan juga menjadi tantangan. Meski Lampung memiliki potensi sumber pangan lokal seperti ikan dan udang, ketersediaannya belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, fluktuasi harga bahan pangan turut membatasi penyusunan menu yang lebih beragam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa rantai pasok pangan lokal belum berjalan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, KPPG mendorong kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Pengolah dan Pemasar (KPDMP), serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Upaya ini diharapkan mampu memperkuat distribusi bahan baku sekaligus menekan biaya produksi makanan di dapur layanan.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menilai perilaku penerima manfaat juga menjadi faktor yang memengaruhi tidak habisnya makanan yang disajikan.

“Variasi menu penting agar anak-anak tidak bosan. Ini menjadi tantangan bagi dapur untuk lebih kreatif,” katanya.

Sorotan terhadap program MBG ini mencuat setelah beredarnya video dari Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, yang memperlihatkan makanan tidak dikonsumsi oleh pelajar meski telah dibagikan. Diduga, menu yang monoton dan kualitas makanan menjadi penyebab utama.

Situasi ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama dalam aspek perencanaan menu dan distribusi bahan pangan. Inovasi menjadi kunci agar makanan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga diminati oleh penerima manfaat.

Ke depan, peningkatan kapasitas tenaga dapur, optimalisasi potensi pangan lokal, serta perbaikan sistem distribusi diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut. Tanpa pembenahan yang serius, risiko pemborosan pangan akan terus terjadi dan tujuan program MBG berpotensi tidak tercapai secara optimal. (*)