Berdikari.co, Bandar Lampung - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air pada musim kemarau mendatang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan mulai April hingga Juni 2026, musim kemarau secara bertahap akan terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung.

Analis Bencana BPBD Lampung, Wahyu Hidayat, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem saat memasuki musim kemarau tahun ini.

Wahyu menyebut, periode hujan diperkirakan akan dimulai pada akhir April 2026.

"Saat ini kita berada di ujung musim hujan. Setelah April, kita akan memasuki masa pancaroba sebelum musim kemarau. Ini berkaitan dengan fenomena yang disebut Godzilla El Nino," kata Wahyu, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, awal musim kemarau diperkirakan mulai terjadi pada Mei dan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Puncak musim panas diprediksi terjadi pada Juni hingga Agustus 2026.

"Berdasarkan pantauan BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dan lebih terik dibandingkan tahun sebelumnya," jelasnya.

Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi kering, seperti kekurangan air bersih hingga gangguan pada sektor pertanian.

Wahyu meminta petani mulai menyiapkan langkah mitigasi sejak dini. "Petani dapat memanfaatkan asuransi pertanian melalui Gapoktan sebagai langkah antisipasi untuk menekan risiko gagal panen," katanya.

Selain itu, Wahyu juga menyoroti meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau panjang.

Ia menyebut, sejumlah wilayah di Lampung yang rawan karhutla perlu meningkatkan kewaspadaan.

"Karhutla sering terjadi di Lampung Timur, terutama di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas. Selain itu, titik rawan juga terdapat di Mesuji, Way Kanan, dan Tulang Bawang," ujarnya.

Menghadapi potensi tersebut, BPBD Lampung telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk koordinasi intensif dengan BMKG dan BPBD kabupaten/kota.

"Kami melakukan pemantauan cuaca secara real-time dan meminta daerah untuk mengaktifkan Desa Tangguh Bencana," kata Wahyu.

Ia juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini kebakaran, seperti mengaktifkan ronda atau siskamling di wilayah rawan.

"Langkah cepat dari masyarakat sangat penting untuk mencegah api meluas," ujarnya.

Wahyu menegaskan, fenomena cuaca ekstrem yang terjadi saat ini tidak terlepas dari dampak perubahan iklim global yang semakin nyata.

Menurutnya, anomali cuaca kini semakin sering terjadi dan meningkatkan risiko bencana di berbagai daerah.

Ia mencontohkan kemunculan siklon di wilayah dekat khatulistiwa yang sebelumnya jarang terjadi. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan pola iklim yang signifikan.

"Perubahan iklim itu nyata. Dampaknya meningkatkan risiko bencana di berbagai daerah," tegasnya.

Wahyu menambahkan, penanganan risiko bencana akibat perubahan iklim membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari sektor lingkungan hidup, kehutanan, hingga kelautan.

"Semua pihak harus terlibat agar mitigasi berjalan efektif dan berkelanjutan," pungkasnya. (*)