Berdikari.co, Lampung Barat - Pelayanan Dinas Sosial (Dinsos) Lampung Barat kini resmi terintegrasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Integrasi ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendekatkan layanan sosial kepada masyarakat secara lebih cepat, mudah, dan terpusat.

Kepala DPMPTSP Lampung Barat, Ir. Robert Putra, S.ST., M.T., menyampaikan bahwa kehadiran layanan Dinsos di MPP merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi.

Dengan sistem satu pintu, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah lokasi untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi sosial.

Menurut Robert, penggabungan layanan ini juga bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan layanan kesejahteraan lainnya. Ia menegaskan bahwa MPP dirancang sebagai pusat layanan yang efisien dan ramah masyarakat.

Dalam layanan yang tersedia, masyarakat dapat mengakses berbagai jenis pelayanan Dinsos secara langsung di MPP. Salah satunya adalah layanan pengecekan bantuan sosial (bansos), yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.

Selain itu, tersedia pula layanan cek Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan desil, yang membantu masyarakat mengetahui posisi dan status mereka dalam data penerima bantuan pemerintah. Layanan ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akurasi data penerima bantuan.

MPP juga menyediakan layanan pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan, termasuk layanan reaktivasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.

"Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat mengurus rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP), baik untuk tingkat sekolah maupun kuliah. Layanan ini mendukung akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di Lampung Barat," kata Robert, seperti dikutip dari kupastuntas.co, Rabu (1/4/2026).

Pelayanan lainnya mencakup rekomendasi usulan subsidi listrik, rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS/LKSA), serta rekomendasi Calon Orang Tua Asuh (COTA). Seluruh layanan ini difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Dinsos juga menyediakan penerbitan surat keterangan terdaftar dalam DTKS, yang sering dibutuhkan masyarakat sebagai syarat administrasi dalam berbagai program bantuan pemerintah.

Selain layanan administratif, MPP juga menghadirkan layanan pengaduan dan konsultasi sosial. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, mendapatkan pendampingan, hingga berkonsultasi terkait berbagai persoalan sosial yang dihadapi.

Robert Putra menambahkan bahwa integrasi ini tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian, penanganan masalah sosial dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Ia juga menekankan pelayanan di MPP mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kenyamanan bagi masyarakat. Petugas telah disiapkan untuk memberikan pelayanan dengan pendekatan humanis dan profesional.

"Melalui MPP, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, dan tanpa birokrasi yang berbelit. One stop service, artinya pelayanan publik tidak terpisah-pisah di OPD, tetapi terpusat di MPP," sambungnya.

Masyarakat yang membutuhkan layanan juga dapat menghubungi kontak resmi yang telah disediakan, baik melalui nomor telepon maupun email Dinsos Lampung Barat, sehingga akses pelayanan semakin luas.

Dengan bergabungnya Dinsos dalam MPP, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap pelayanan publik, khususnya di bidang sosial, dapat semakin optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lampung Barat, Aliyurdin, menyambut baik bergabungnya layanan Dinsos dalam MPP. Ia menilai langkah ini akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan efisien.

"Dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dinsos secara terpisah. Semua layanan sudah tersedia dalam satu tempat, sehingga lebih cepat, mudah, dan transparan," ujar Aliyurdin.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan pendekatan yang humanis. Menurutnya, pelayanan sosial bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

"Sejalan dengan semangat bergerak dengan hati dan melayani dengan empati, kami ingin memastikan setiap masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan yang layak dan solutif," tambahnya.

Lebih lanjut, Aliyurdin berharap masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan layanan Dinsos di MPP secara maksimal, baik untuk pengurusan bantuan sosial, konsultasi, maupun pengaduan.

Dengan bergabungnya Dinsos dalam MPP, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat optimistis pelayanan publik, khususnya di bidang sosial, akan semakin optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)