Berdikari.co, Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung menilai kondisi keuangan Bank Lampung semakin kuat dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan daerah, termasuk penyaluran pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp43 miliar.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, mengatakan Bank Lampung dinilai sangat mampu menyalurkan pinjaman tersebut tanpa mengganggu kondisi kas maupun operasional perbankan.

Menurutnya, kapasitas keuangan Bank Lampung semakin solid setelah pada Januari 2026 menjalin kerja sama operasional dengan Bank Jatim. Kolaborasi tersebut dinilai memperkuat permodalan dan likuiditas bank daerah itu.

“Bank Lampung sangat mampu, bahkan lebih dari itu juga mampu. Apalagi sekarang sudah ada kerja sama operasional dengan Bank Jatim, sehingga dari sisi kekuatan perbankan tidak ada persoalan,” kata Yozi, Rabu (4/3/2026).

Ia menambahkan, di tengah kondisi fiskal daerah yang relatif terbatas dan masih adanya dana bagi hasil (DBH) yang belum terbayarkan, skema pinjaman menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, mengingatkan bahwa pemberian pinjaman bukan keputusan ringan karena memiliki konsekuensi terhadap beban fiskal daerah dalam jangka menengah hingga panjang.

Karena itu, setiap anggaran yang digunakan harus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, khususnya jalan, yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Manfaatnya harus betul-betul dirasakan masyarakat. Jangan sampai daerah menanggung beban utang, tetapi hasil pembangunan tidak optimal,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan pekerjaan fisik harus dibarengi dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi kualitas konstruksi maupun efektivitas penggunaan anggaran.

“Percepatan ini harus cermat. Jangan hanya mengejar waktu, tetapi lupa memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan tahan lama,” katanya.

Yusnadi juga mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas ruas jalan yang ditangani. Fokus utama, menurutnya, harus pada ruas jalan dengan tingkat kerusakan tinggi serta memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Anggaran pemda memang terbatas. Maka penentuan ruas jalan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan dampaknya terhadap mobilitas serta perekonomian,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai peningkatan kualitas jalan perlu diiringi dengan penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan.

“Kalau ODOL masih dibiarkan, sebaik apa pun jalan dibangun, umurnya tidak akan panjang. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” pungkasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Kamis 05 Maret 2026 dengan judul “DPRD: Keuangan Bank Lampung Semakin Kuat ”