Berdikari.co, Bandar Lampung - Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung (Unila), Vincensius Soma Ferrer, menilai kebijakan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari anggaran pendidikan perlu dikaji secara hati-hati agar tidak mengganggu prioritas utama sektor pendidikan.

Menurut Vincensius, pemenuhan gizi memang memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas belajar peserta didik, terutama dalam mendukung konsentrasi dan kesiapan siswa saat mengikuti proses pembelajaran.

Namun demikian, ia menilai secara desain kebijakan, program MBG merupakan program lintas sektor yang seharusnya melibatkan berbagai bidang, seperti kesehatan, sosial, dan ketahanan pangan.

“Ketika pembiayaan program ini dibebankan pada anggaran pendidikan, maka akan terjadi perluasan tanggung jawab sektor pendidikan yang melampaui fungsi utamanya,” ujar Vincensius, Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, sektor pendidikan memiliki mandat utama dalam peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Jika sebagian besar anggaran dialihkan untuk program yang bersifat pendukung, maka berpotensi mengganggu optimalisasi fungsi tersebut.

Vincensius juga mengingatkan adanya risiko pergeseran prioritas kebijakan. Program yang bertujuan mendukung proses belajar justru dikhawatirkan dapat berdampak pada penurunan kualitas sistem pendidikan apabila tidak dirancang dan dikelola secara tepat.

“Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk mendukung semangat belajar justru menimbulkan konsekuensi yang menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri,” katanya.

Ia menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan dasar perhitungan serta kebutuhan anggaran program MBG kepada publik. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menghindari spekulasi sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipahami secara bersama oleh masyarakat.

“Penjelasan yang komprehensif perlu disampaikan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat, mengingat ini adalah anggaran publik yang digunakan,” pungkasnya. (*)