Berdikari.co, Bandar Lampung – Insiden dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang membuat Satuan Tugas (Satgas) MBG mengambil langkah cepat dengan menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sumber kejadian.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (24/2/2026), setelah puluhan warga yang terdiri dari siswa, guru, hingga wali murid mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket MBG yang dibagikan sekolah. Menu yang diterima saat itu diketahui berupa telur asin, roti, dan biskuit.

Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan laporan awal yang diterima hanya mencatat delapan orang terdampak. Namun setelah dilakukan pendataan lanjutan, jumlah korban bertambah hingga sekitar 30 orang.

"Semalam saya dilaporkan baru delapan orang, ternyata setelah pagi bertambah jadi sekitar 30-an. Tapi semuanya sudah ditangani," ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, para korban mengalami gejala mual setelah mengonsumsi makanan tersebut. Sebagian pasien sempat dirujuk ke rumah sakit, sementara lainnya mendapatkan penanganan di puskesmas setempat.

"Alhamdulillah kondisinya sudah membaik, tidak ada yang parah. Memang awalnya mual-mual dan harus dirujuk," jelasnya.

Hingga kini, Satgas MBG masih melakukan penelusuran untuk memastikan jenis makanan yang menjadi penyebab utama keracunan. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri proses produksi hingga distribusi makanan pada hari kejadian.

"Untuk menu penyebabnya masih kami dalami. Tapi jelas berasal dari makanan yang dibagikan pada hari itu," tambah Saipul.

Sebagai langkah penanganan awal, operasional SPPG terkait langsung dihentikan sementara. Penutupan dilakukan guna memberikan ruang evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional dapur, mulai dari pengolahan makanan hingga prosedur keamanan pangan.

"SPPG-nya sudah di tutup sementara. Nanti akan dimonitor, diawasi, dan dicek kembali kesiapan serta kepatuhan SOP-nya," tegasnya.

Saipul menekankan pentingnya pengawasan internal di setiap dapur MBG. Ia menilai tanggung jawab pengawasan tidak hanya berada pada Satgas, tetapi juga melekat pada kepala SPPG serta tenaga gizi yang bertugas di lapangan.

"Pengawasan melekat itu ada di kepala SPPG dan tenaga gizinya. Kalau ada kelemahan, ya di situ," katanya.

Selain itu, setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional sesuai petunjuk teknis program MBG. Namun, proses penerbitan sertifikat tersebut harus melalui sejumlah tahapan pemeriksaan kesehatan lingkungan.

"Ada yang terkendala, misalnya masalah air, sehingga sertifikatnya belum bisa keluar. Tapi yang penting mereka sudah mengajukan. Jangan sampai tidak mengajukan sama sekali," pungkasnya.

Pemerintah memastikan insiden ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program MBG ke depan berjalan lebih aman, higienis, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima. (*)