Berdikari.co, Bandar Lampung - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tuntutan pendidikan gratis hingga peningkatan kesejahteraan guru honorer di Provinsi Lampung.

Massa aksi tiba di depan gerbang DPRD Lampung sekitar pukul 11.30 WIB. Sempat tertahan di luar pagar karena pembatasan keamanan, mahasiswa tetap menyampaikan orasi secara bergantian selama kurang lebih 45 menit.

Situasi kemudian mencair setelah aparat kepolisian membuka kawat berduri yang sebelumnya terpasang di depan gedung DPRD. Massa pun diperbolehkan masuk ke halaman kantor DPRD untuk melanjutkan penyampaian aspirasi.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar bersama Wakil Ketua I Kostiana serta sejumlah anggota DPRD, di antaranya Yanuar Irawan, Ketut Romeo, Syukron Muhtar, Lesty Putri Utami, Budhi Condro Wati, dan Ketut Dewi Nadi, menemui langsung para demonstran.

Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Lampung juga hadir dalam dialog tersebut, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thomas Amirico, Asisten I M. Firsada, Sekretaris DPRD Descatama Pakai Moeda, serta Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Achmad Saefullah.

Dalam orasinya, Ketua BEM Universitas Lampung Aditya Putra Bayu menyampaikan enam tuntutan utama Aliansi Lampung Melawan kepada pemerintah daerah.

"Pertama, menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama negara. Kedua, mewujudkan pendidikan gratis tanpa syarat dan tanpa diskriminasi. Ketiga, menambah anggaran pendidikan secara nyata dan transparan," kata Aditya.

Ia melanjutkan, tuntutan berikutnya adalah memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru honorer, memindahkan siswa SMA Siger Bandar Lampung ke sekolah yang memiliki legalitas resmi dengan jaminan beasiswa, serta mendorong penerapan regulasi pajak progresif yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.

"Dan keenam mendorong regulasi pajak progresif yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Ini tuntutan kami kepada pemerintah untuk dapat segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan pihaknya menerima seluruh tuntutan mahasiswa dan berjanji akan mengawal proses tindak lanjutnya.

"Kami DPRD sebagai pengawas nanti akan kami sampaikan. Nanti kami akan kawal aspirasi teman-teman untuk bisa diimplementasikan," ujar Giri.

Ia menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah daerah.

"Seluruh aspirasi kami terima dengan baik. Nanti akan kami sampaikan dan kawal agar bisa diimplementasikan. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk Provinsi Lampung," tambahnya.

Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan menambahkan, pihaknya telah mendorong evaluasi anggaran pendidikan, termasuk upaya penghapusan pungutan komite sekolah, khususnya di SMA dan SMK negeri.

Terkait polemik SMA Siger Bandar Lampung yang dinilai belum memiliki legalitas formal, DPRD telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan kronologis persoalan tersebut serta memastikan para siswa tidak dirugikan.

"Jangan sampai anak-anak yang sudah bersekolah justru dirugikan. Harus ada solusi konkret, termasuk relokasi ke sekolah resmi dan jaminan keberlanjutan pendidikan mereka," kata Yanuar.

Ia juga menyoroti rendahnya kesejahteraan guru honorer di Lampung. Menurutnya, masih terdapat guru yang hanya menerima honor sekitar Rp200 ribu per bulan sehingga perlu perhatian serius pemerintah.

Yanuar menyebut Komisi V DPRD Lampung akan terus mendorong peningkatan anggaran pendidikan pada tahun 2026 agar lebih proporsional dan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung.

"Jadi memang yang sekolah gratis baru yang negeri karena memang fiskal kita, anggaran kita, baru bisa mengakomodir SMA dan SMK negeri," ungkapnya.

Usai berdialog dengan DPRD dan pemerintah daerah, massa aksi membubarkan diri secara tertib dan meninggalkan kantor DPRD Lampung. (*)