Berdikari.co, Lampung Barat - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengingatkan agar menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan kepada penerima manfaat selama bulan Ramadan benar-benar higienis serta memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan Parosil saat mengumpulkan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Lampung Barat di Aula Kagungan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Barat, Senin (23/2/2026).

Dalam arahannya, Parosil menegaskan bahwa kualitas makanan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG, terutama selama Ramadan. Ia meminta proses pengolahan makanan dilakukan secara bersih, sehat, dan sesuai standar kesehatan.

“Selain menu yang harus betul-betul terjamin kesehatannya, waktu pendistribusian juga harus tepat. Tidak kalah pentingnya, SPPG harus mampu mengelola sampah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan meresahkan warga,” ujar Parosil.

Menurutnya, ketepatan waktu distribusi makanan juga menjadi faktor penting agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara maksimal oleh para penerima.

Parosil turut menekankan pentingnya menjaga sanitasi serta kebersihan lingkungan selama pelaksanaan program berlangsung. Pengelolaan lingkungan yang kurang optimal, terutama terkait sampah dan sisa makanan, dinilai berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ia menegaskan kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pengelola SPPG di Kabupaten Lampung Barat. Pengelolaan sampah yang tidak tertangani dengan baik, kata dia, dapat mencemari lingkungan sekaligus menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

“Pengelolaan sampah dan sisa makanan yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.

Parosil juga mengingatkan persoalan sampah tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang apabila tidak ditangani secara serius.

Ia menyebutkan, apabila pengelola SPPG belum memiliki solusi efektif dalam penanganan sampah, maka perlu dilakukan kerja sama lintas sektor, salah satunya dengan Dinas Lingkungan Hidup.

“Jika memang SPPG tidak bisa menanganinya, mungkin ke depan akan ada MoU dengan Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Parosil berharap setiap SPPG mampu menghadirkan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah sehingga sisa makanan program MBG masih dapat dimanfaatkan dan tidak mencemari lingkungan.

“Yang terpenting adalah tidak mencemarkan lingkungan dan tidak menimbulkan keresahan bagi warga. Sampah sisa menu MBG bisa dikelola dan dimanfaatkan, itu yang saya harapkan,” pungkasnya. (*)