Berdikari.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menyiapkan langkah konkret dan terukur dalam menekan angka kasus HIV di Kota Bandar Lampung yang dinilai masih tinggi sepanjang tahun 2025.

Asroni menegaskan, tingginya kasus HIV tidak boleh dinormalisasi dan harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola kesehatan masyarakat.

“Tingginya angka kasus HIV ini tidak boleh dianggap biasa. Ini peringatan serius yang harus dijawab dengan langkah luar biasa dan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Asroni, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menilai penanganan HIV/AIDS tidak boleh berhenti pada pola kerja rutin maupun program seremonial semata. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pencegahan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Ia mendorong perluasan akses pemeriksaan dan deteksi dini, jaminan keberlanjutan terapi antiretroviral (ARV), serta pembangunan sistem edukasi publik yang konsisten agar upaya pengendalian HIV dapat berjalan lebih efektif.

Asroni juga menekankan bahwa penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang pendidikan, sosial, kepemudaan, hingga pendekatan berbasis komunitas.

“Upaya pencegahan harus melibatkan banyak pihak agar pengendalian HIV dapat dilakukan secara komprehensif dan menyentuh masyarakat secara langsung,” katanya.

Dalam fungsi pengawasan DPRD, lanjut Asroni, Komisi IV berkomitmen memastikan seluruh program penanggulangan HIV/AIDS berjalan sesuai tujuan. Hal itu meliputi penguatan regulasi daerah yang adaptif, pengawalan anggaran kesehatan agar tepat sasaran, serta pelaksanaan edukasi publik yang terukur dan berdampak nyata.

Selain aspek kebijakan, ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara ketegasan regulasi dan pendekatan kemanusiaan. Pemerintah, menurutnya, harus hadir melindungi kelompok rentan tanpa menimbulkan stigma sosial terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat memandang HIV/AIDS sebagai persoalan kesehatan publik yang membutuhkan literasi, empati, serta langkah pencegahan berkelanjutan.

“Jika kita abai hari ini, beban sosial, ekonomi, dan kesehatan di masa depan akan jauh lebih berat,” pungkasnya. (*)