Logo

berdikari BERITA LAMPUNG

Jumat, 20 Februari 2026

Akademisi: Pemprov Mampu Jadi Regulator Sekaligus Penggerak Ekonomi

Oleh Redaksi

Berita
Akademisi ekonomi Universitas Lampung sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung, Usep Syaipudin. Foto: Ist.

Berdikari.co, Bandar Lampung - Akademisi ekonomi Universitas Lampung sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung, Usep Syaipudin, menilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada 2025 menunjukkan tren positif.

Menurut Usep, pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 mencapai 5,28 persen atau meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,57 persen.

"Dari sisi ekonomi, memang ada peningkatan pertumbuhan. Tahun 2025 tumbuh 5,28 persen, naik dibandingkan 2024 yang 4,57 persen,” kata Usep, Kamis (19/2/2026).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi tersebut tidak sepenuhnya berasal dari belanja pemerintah daerah. Berdasarkan data yang ada, kontribusi belanja Pemerintah Provinsi Lampung hanya sekitar 1,4 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.

Bahkan jika digabung dengan seluruh belanja pemerintah kabupaten/kota se-Lampung, porsinya hanya sekitar 6,2 persen dari PDRB.

"Artinya, pertumbuhan ekonomi Lampung bukan hanya didorong belanja pemerintah. Porsi terbesar justru berasal dari sektor nonpemerintah, yaitu swasta dan rumah tangga,” jelasnya.

Meski demikian, Usep menilai pemerintah provinsi tetap memiliki peran strategis sebagai regulator melalui kebijakan investasi, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

"Kalau diklaim sebagai keberhasilan pemerintah provinsi tentu boleh saja, karena pemprov berperan sebagai regulator yang membuat perekonomian bergerak,” ujarnya.

Dari sisi stabilitas harga, ia menilai inflasi di Lampung tergolong rendah dan menjadi faktor positif bagi perekonomian daerah. Inflasi yang terkendali dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Inflasi yang terkendali sangat baik bagi ekonomi masyarakat dan UMKM,” katanya.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pada 2025 tercatat sebesar 73,98 atau masuk kategori tinggi, meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 73,13.

Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Usep menjelaskan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta ekspor barang dan jasa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025. Sementara sektor pertanian dan perikanan mengalami perlambatan bahkan kontraksi.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, ia menyarankan sejumlah kebijakan strategis, antara lain hilirisasi sektor pertanian, penguatan agroindustri, perluasan investasi berbasis teknologi, serta penguatan UMKM melalui akses pembiayaan mikro.

"Koordinasi kebijakan pusat dan daerah juga perlu diperkuat untuk mendorong ekspor komoditas bernilai tambah tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa transformasi struktural terutama pada sektor pertanian, pertumbuhan ekonomi Lampung berpotensi stagnan.

"Lampung perlu memperkuat nilai tambah produk pertanian melalui hilirisasi dan agroindustri agar tidak hanya mengandalkan komoditas mentah,” tegasnya.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Usep menilai tantangan utama pemerintah provinsi adalah menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperbaiki sektor ekonomi yang masih lemah. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Jumat 20 Februari 2026 dengan judul “Pemkot Instruksikan Tempat Hiburan Malam Tutup Selama Ramadan”

Editor Didik Tri Putra Jaya