Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan mengawal dan memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik di kabupaten/kota yang masih belum memperoleh penilaian optimal dari Ombudsman RI.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, usai penyerahan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman yang berlangsung di Lantai III Gedung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/2/2026).

Menurut Jihan, pimpinan Ombudsman RI saat kegiatan serupa di Jakarta turut menitipkan pesan agar pemerintah provinsi berperan aktif dalam mendampingi daerah-daerah yang masih perlu perbaikan.

"Pimpinan Ombudsman RI juga menitipkan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengawal kabupaten/kota yang memang belum mendapatkan penilaian baik. Kami di Pemprov akan memfasilitasi dan mendampingi agar kualitas pelayanan publik di daerah terus meningkat," ujar Jihan.

Jihan menegaskan bahwa hasil penilaian Ombudsman bukan sekadar laporan kinerja administratif, melainkan cerminan sejauh mana pelayanan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Ini bukan hanya soal penghargaan, tapi refleksi bagi kita semua. Apakah pelayanan yang kita berikan sudah benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Ia menekankan bahwa penghargaan yang diterima tidak boleh dianggap sebagai capaian akhir. (*)