Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen membangun ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai bagian dari visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam acara coffee morning bersama pimpinan dunia usaha yang digelar di PT Nestlé Indonesia Panjang Factory, Bandar Lampung, Rabu (28/1/2026).

Mirzani menyampaikan bahwa hingga 2029 Pemprov Lampung memiliki arah pembangunan yang jelas dengan tiga misi utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif; memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif; serta meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat melalui pemerintahan yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Menurut Mirzani, pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi kunci agar seluruh potensi Lampung dapat bergerak bersama.

Ia mengatakan, selama ini ekosistem ekonomi di Lampung masih berjalan secara terpisah antara sektor pertanian, industri, dan dunia usaha.

Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah ekonomi belum optimal dirasakan masyarakat, khususnya petani.

“Kami menyadari bahwa selama ini banyak sektor berjalan sendiri-sendiri. Ketika tidak terhubung dan tidak inklusif, dorongan pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Pemerintah harus hadir sebagai perajut agar seluruh ekosistem ekonomi dapat tumbuh bersama,” ujarnya.

Menurut Mirzani, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam memperkuat daya saing daerah. Penguatan daya saing dilakukan dengan memperkuat industri, meningkatkan produktivitas petani, serta membangun kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.

Selain ekonomi, Mirzani juga menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di peringkat terbawah di Sumatera dan peringkat ke-26 secara nasional.

Kondisi tersebut dinilai ironis mengingat Lampung memiliki kedekatan geografis dengan Jakarta, infrastruktur yang memadai, serta akses teknologi yang relatif baik.

“Ini menjadi refleksi bahwa pembangunan kita sebelumnya belum cukup inklusif. Ke depan, penguatan SDM harus menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam paparannya, Mirzani juga memaparkan potensi besar perekonomian Lampung.

Pada 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung tercatat sebesar Rp483 triliun.

Namun, sekitar 26 persen atau Rp130 triliun masih berasal dari bahan mentah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sementara kontribusi sektor industri masih sekitar 18 persen atau Rp90 triliun.

Pemprov Lampung mencatat, dari nilai Rp130 triliun sektor pertanian tersebut, baru sekitar 40 persen yang diolah di dalam daerah. Artinya, masih terdapat potensi lebih dari Rp70–Rp100 triliun yang keluar dari Lampung dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah.

“Kita ingin komoditas Lampung diolah di Lampung. Kopi, jagung, padi, singkong, dan komoditas lainnya harus memberi nilai tambah bagi petani dan masyarakat kita,” ujarnya.

Sebagai solusi konkret untuk mendorong ekonomi inklusif dan meningkatkan nilai tambah, Mirzani mengungkapkan Pemprov Lampung meluncurkan program Desaku Maju.

Program ini berfokus pada pengolahan hasil pertanian langsung dari desa melalui penyediaan mesin pengering (dryer), pupuk organik cair, pelatihan vokasi, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Melalui program tersebut, jagung, padi, singkong, kopi, dan kakao akan dikeringkan dan diolah di desa sebelum dipasarkan.

Mirzani menuturkan bahwa langkah ini terbukti mampu meningkatkan harga jual hasil panen, menekan biaya logistik, memperkuat daya tawar petani, serta membuka lapangan kerja di desa.

Ia juga mengungkapkan bahwa desa-desa yang telah memiliki mesin dryer menunjukkan peningkatan signifikan pada harga jagung.

Harga jagung di desa yang memiliki dryer dapat bertahan di kisaran Rp4.000 per kilogram, sementara desa yang belum memiliki fasilitas tersebut mengalami penurunan harga yang cukup tajam.

“Tambahan pendapatan petani bisa mencapai sekitar Rp1 juta per hektare hanya karena adanya dryer. Dampaknya sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini Pemprov Lampung telah menyalurkan dryer di puluhan desa dan menargetkan kebutuhan sekitar 500 unit dryer untuk seluruh wilayah Lampung.

Mirzani juga menyoroti pentingnya efisiensi logistik dan penguatan infrastruktur pendukung. Pemprov Lampung berkomitmen mempercepat pembangunan jalan provinsi guna mendukung aktivitas industri dan distribusi hasil pertanian tanpa merugikan petani.

Tidak hanya aspek ekonomi, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian besar pada isu lingkungan.

Ia menyampaikan rencana rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai sebagai upaya mengatasi banjir dan degradasi lingkungan akibat deforestasi.

Hingga 2029, kata Mirzani, Lampung membutuhkan sekitar 9 juta pohon untuk rehabilitasi kawasan hulu, dan pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kami berharap kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha untuk menata Lampung secara bersama-sama. Jika ekonomi tumbuh inklusif, SDM kuat, dan lingkungan terjaga, maka tujuan kita menuju kehidupan yang adil dan berkelanjutan akan tercapai,” pungkasnya. (*)