Berdikari.co, Bandar Lampung - Dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus korupsi di DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) semakin menguat.

Sumber Kupastuntas.co menyebutkan, penyidik KPK sempat datang ke Hotel Novotel Jakarta yang menjadi lokasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan yang diikuti anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lamteng. 

Sumber ini mengatakan, penyidik KPK menemui pimpinan DPRD Lamteng di lobi Hotel Novotel Jakarta pada Senin (8/12/2025) malam. 

"Semalam memang ada KPK yang datang menemui DPRD Lamteng di ruang lobi hotel. Tapi saya tidak tahu mereka membicarakan apa,” katanya, seperti dikutip dari kupastuntas.co, Selasa (9/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa saat ini anggota DPRD Lamteng sedang mengikuti Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wawasan Kebangsaan atau Pembinaan Ideologi Pancasila. 

"Saya hanya melihat sepintas, setelah itu KPK pergi. Informasi yang saya dapat nanti KPK yang akan menyampaikan langsung apa yang sedang dikerjakan. Dan meminta anggota dan pimpinan DPRD Lamteng untuk tidak berbicara dulu,” ungkapnya. 

Ditanya apakah benar Ketua Fraksi Golkar (SB), Gerindra (SA) dan PKB (PHS) DPRD Lamteng dibawa penyidik KPK, sumber ini mengatakan rumornya memang seperti itu. 

"Memang ada rumor katanya ada yang dibawa (KPK). Tetapi saya tidak melihatnya secara langsung. Saya terakhir melihat Ketua Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB ada di lokasi bimtek pada Senin siang, setelah itu tidak melihat lagi,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, sejak Senin malam hingga pagi ini ketiga ketua fraksi tersebut tidak terlihat ada di lokasi Bimtek.

"Bimtek akan berakhir besok. Mohon sabar ya nanti KPK akan memberikan penjelasan langsung terkait hal ini,” katanya. 

Sebelumnya ramai beredar di media sosial KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) anggota DPRD Lamteng di Jakarta pada Senin siang (8/12/2025) siang. 

Informasi awal yang beredar menyebutkan bahwa penindakan tersebut diduga terkait proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai APBD tahun berapa yang dimaksud. (*)