Berdikari.co, Bandar Lampung - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung menggelar diskusi bertajuk “Pajak Menekan, Media Sulit Bertahan” yang diikuti oleh jurnalis dan organisasi pers se-Lampung di Swiss-Belhotel, Jumat (21/11/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur Lampung, Ketua Komisi I DPRD Lampung, Kepala Dinas Kominfo se-Lampung, Ketua Organisasi Media Lampung, serta Ketua PWI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Diskusi ini menjadi ruang bagi organisasi profesi untuk menyampaikan kritik, masukan, dan saran kepada pemerintah daerah, khususnya terkait beban pajak yang dinilai semakin memberatkan perusahaan media di Lampung.

Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, dalam sambutannya menegaskan bahwa para pemilik perusahaan media dan wartawan kini merasakan ketidaknyamanan akibat tingginya beban pajak yang dinilai tidak sejalan dengan pendapatan industri media.

“Ini harus kami sampaikan. Para pemilik perusahaan media merasakan pajak seakan menjadi penghalang bagi wartawan untuk terus bertahan. Tidak ada kesesuaian antara pendapatan perusahaan dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara,” ujar Wira, seperti dikutip dari kupastuntas.co.

Ia menambahkan, PWI Lampung mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan pajak agar lebih berpihak dan tidak membuat insan pers merasa dianaktirikan.

“Kita sudah terlalu lama merasakan tekanan dari kebijakan pajak. Wartawan hadir sebagai kontrol sosial bagi pemerintah. Karena itu, yang kami butuhkan adalah kesejahteraan, bukan tekanan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Lampung Marindo yang mewakili Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga hubungan kemitraan dengan media.

“PWI Lampung merupakan mitra strategis pemerintah daerah. Media adalah bagian penting dalam proses pembangunan, baik tahunan maupun jangka panjang,” ujarnya.

Ia menilai sinergi pemerintah dan media perlu terus diperkuat. Melalui diskusi ini, diharapkan muncul solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi industri media di Lampung.

“Pemerintah tidak menutup mata. Kami memahami perusahaan media kesulitan bertahan. Dampaknya bukan hanya pada finansial, tetapi juga pada kualitas informasi yang diterima masyarakat,” kata Marindo.

Lebih lanjut ia menyampaikan harapan agar diskusi tersebut menghasilkan gagasan solutif dan realistis. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan pelaku industri media sangat penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan profesional di daerah.

PWI Lampung menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan media dalam mengawal kebijakan publik serta mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. (*)