Berdikari.co, Lampung Barat - Puluhan desa di Kabupaten Lampung Barat hingga kini masih masuk dalam wilayah blank spot atau belum tersentuh sinyal komunikasi. Dampaknya, warga kesulitan berkomunikasi dan mengakses internet, sehingga turut menghambat pemasaran hasil pertanian.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat mengajukan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Permohonan itu disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus, saat audiensi dengan jajaran Kemkomdigi RI di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Parosil menyampaikan bahwa keterbatasan jaringan bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan hambatan besar bagi kemajuan masyarakat desa.

"Banyak warga kami yang kesulitan menjual hasil tani karena tidak tahu harga pasar, bahkan tidak bisa mengakses layanan publik secara digital,” kata Parosil.

Ia menjelaskan, hingga kini masih banyak wilayah di Lampung Barat yang masuk kategori blank spot atau tidak terjangkau sinyal telekomunikasi. Kondisi geografis berupa perbukitan dan lembah membuat banyak pekon (desa) tidak bisa menikmati jaringan seluler maupun internet.

Sebagai langkah awal, lanjut Parosil, Pemkab Lampung Barat mengusulkan pembangunan menara BTS di lima titik prioritas yang menjadi daerah paling sulit sinyal. Lokasi tersebut yaitu Pekon Lombok Kecamatan Lumbok Seminung, Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit, Pekon Batu Api Kecamatan Pagar Dewa, Pekon Tribudisukur Kecamatan Kebun Tebu, dan Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh.

Lima pekon tersebut selama ini menjadi wilayah yang paling terisolasi secara digital. Warga bahkan harus menempuh jarak beberapa kilometer hanya untuk mendapatkan sinyal telepon.

"Kadang masyarakat harus naik ke bukit untuk mengirim pesan atau menelepon. Ini menjadi keprihatinan kita bersama,” ujar Parosil.

Parosil mengungkapkan, pembangunan BTS akan membawa dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi petani, pelaku UMKM, dan pelajar di wilayah pedesaan.

"Kita ingin semua warga, termasuk di pelosok, bisa menikmati manfaat digitalisasi. Mereka berhak mendapatkan akses informasi, peluang ekonomi, dan pembelajaran daring sebagaimana masyarakat di kota,” ujarnya.

Ia menambahkan, Lampung Barat memiliki banyak potensi unggulan mulai dari hasil kopi, wisata alam, hingga produk UMKM yang bisa dikenal lebih luas apabila didukung konektivitas digital yang baik.

Sebagai kabupaten dengan predikat Literasi, Konservasi, dan Tangguh Bencana, Lampung Barat juga membutuhkan jaringan komunikasi yang kuat untuk mendukung literasi digital dan sistem peringatan dini bencana.

"Kami berharap ada langkah menyinergikan program pembangunan TIK daerah dengan kebijakan nasional. Kedua, meminta bantuan pembangunan infrastruktur digital seperti BTS, jaringan internet desa, dan akses satelit. Ketiga, mengusulkan dukungan pelatihan literasi digital dan keamanan siber bagi masyarakat,” papar Parosil.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lampung Barat, dari total 131 pekon dan 5 kelurahan, baru 29 desa yang memiliki akses internet. Artinya, masih ada 102 desa lainnya yang belum tersentuh jaringan.

Parosil berharap melalui dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital, persoalan keterisolasian sinyal di Lampung Barat dapat segera diatasi agar seluruh desa bisa terhubung dan ikut dalam arus utama digitalisasi nasional.

"Pemerataan akses komunikasi bukan hanya soal jaringan, tapi soal keadilan pembangunan. Kami ingin warga di pelosok Lampung Barat juga merasakan kemajuan yang sama,” ungkap Parosil.

Dalam audiensi tersebut, Kemkomdigi diwakili oleh Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik Arnanto Nurprabowo, bersama jajaran teknis dari berbagai unit seperti Noor Iza, Tita Ayuditya Surya, serta perwakilan BAKTI Kominfo Satya Nugraha Adikara dan Nanang. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 14 Oktober 2025 dengan judul "Puluhan Desa di Lampung Barat Masih Blank Spot”