Berdikari.co, Metro - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Metro menegaskan bahwa stok alat kontrasepsi (Alkon) di Kota setempat masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

‎Kepala DP3AP2KB Kota Metro, Subehi memastikan, hingga bulan ini terdapat 18.471 stok Alkon yang tersebar untuk melayani pasangan usia subur (PUS) di 23 fasilitas kesehatan (faskes) terdaftar.

‎Subehi menampik anggapan adanya keterbatasan stok, terutama untuk jenis kondom, pil, dan implan di fasilitas kesehatan (Faskes) milik pemerintah.

Menurutnya, DP3AP2KB bersama Faskes di Metro sudah terhubung dalam sistem BKKBN yang mengatur distribusi sesuai kebutuhan.

"Stok alkon di Dinas P3AP2KB Kota Metro mencukupi untuk 23 Faskes yang teregistrasi dengan BKKBN. Jadi tidak benar jika dikatakan ada kelangkaan. Semua tercatat dan terdistribusi sesuai permintaan faskes,” kata Subehi, seperti dikutip dari kupastuntas.co, Senin (15/9/2025).

‎Berdasarkan data terakhir, stok alkon yang tersedia terdiri dari berbagai jenis, mulai dari pil kombinasi, suntik kombinasi, suntik progestin, implan 1 batang, implan 2 batang, hingga IUD.

Angka tersebut dipastikan selaras dengan kebutuhan PUS yang aktif menggunakan kontrasepsi.

‎“Jumlah stok sampai dengan bulan ini adalah 18.471 unit. Komposisinya bervariasi, sesuai kebutuhan akseptor KB di Metro,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan mengenai ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dan distribusi, Subehi menegaskan pencatatan kebutuhan alkon di Metro telah berbasis aplikasi yang langsung terhubung dengan BKKBN pusat.

Dengan mekanisme itu, klaim adanya mismatch antara data dan realitas di lapangan seharusnya tidak terjadi.

“Selama ini distribusi sudah sesuai kebutuhan faskes. Laporan dan pencatatan juga real-time lewat aplikasi nasional. Jadi semua transparan,” tambahnya.

‎Mekanisme distribusi alkon berjenjang, mulai dari BKKBN pusat ke provinsi hingga kota/kabupaten.

Subehi menyebut sejauh ini tidak ada kendala berarti baik di pusat maupun daerah. Namun, bila terjadi kekosongan stok, DP3AP2KB sudah memiliki langkah darurat.

“Jika stok kosong, kami akan segera mengajukan permintaan resmi secara berjenjang. Di sisi lain, akseptor bisa diarahkan untuk memakai jenis kontrasepsi lain yang sesuai kebutuhannya. Jadi program KB tidak akan berhenti,” ungkapnya.

‎Subehi juga membantah adanya praktik pilih kasih dalam distribusi alkon, di mana fasilitas tertentu didahulukan sementara yang lain kekurangan.

‎"Tidak benar ada pilih kasih. Semua sesuai kebutuhan faskes dan sudah diatur lewat sistem aplikasi BKKBN," ungkapnya.

‎Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui laporan rutin faskes yang masuk dalam aplikasi terintegrasi dari pusat, provinsi, hingga daerah. Bahkan, pihaknya pernah melakukan evaluasi ketika sempat terjadi kelangkaan stok di masa lalu.

‎“Kelangkaan sempat terjadi saat peralihan sistem pengadaan. Tapi masalah itu sudah teratasi. Kami juga memastikan ke depan hal seperti itu tidak terulang, karena koordinasi dan evaluasi akan terus diperkuat,” tutur Subehi.

Meski sempat ada keterlambatan distribusi di masa lalu, DP3AP2KB Metro mencatat tidak ada dampak serius pada kesehatan masyarakat. Sebab akseptor KB masih dapat diarahkan untuk menggunakan jenis Alkon alternatif yang tersedia.

‎“Tidak ada dampak signifikan, karena setiap akseptor bisa tetap dilayani dengan pilihan alkon lain yang sesuai,” jelasnya.

‎Subehi juga menegaskan bahwa program KB merupakan agenda strategis nasional, sehingga jaminan ketersediaan alat kontrasepsi akan terus diutamakan.

‎“Kami berkomitmen menjaga agar program KB di Metro berjalan baik, dengan memastikan stok aman, distribusi lancar, dan layanan kepada masyarakat tetap prima,” tandasnya. (*)
‎
‎
‎Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Metro, Subehi. Foto: Arby/kupastuntas.co