Berdikari.co, Bandar Lampung - Pengamat sosial Universitas Lampung (Unila), Arif Sugiono, menilai di tengah kondisi sosial ekonomi yang penuh tekanan, gaya hidup mewah pejabat maupun keluarganya bisa memicu kecemburuan sosial dan memperlebar jarak dengan rakyat.

"Pejabat publik harus lebih peka. Jangan sampai di saat masyarakat banyak mengalami kesulitan, justru mereka tampil mencolok dengan kemewahan. Itu hanya akan memperlebar jurang kesenjangan,” ujar Arif, Rabu (3/9/2025).

Menurut Arif, saat ini masyarakat semakin cerdas dan kritis dalam menilai pemimpinnya. Mereka bisa membedakan mana pejabat yang benar-benar berpihak kepada rakyat, dan mana yang hanya sibuk mempertontonkan gaya hidup glamor.

Arif menegaskan, pejabat yang terus gemar flexing terancam kehilangan kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Untuk mencegah hal tersebut, Arif mendorong lahirnya aturan internal di setiap instansi pemerintah yang tegas melarang aparatur pamer kekayaan, lengkap dengan sanksi yang jelas agar tidak berhenti sebatas imbauan.

Ia juga menekankan pentingnya pejabat lebih sering terjun ke lapangan dan membaur bersama rakyat, sehingga terbentuk kedekatan emosional yang mengikis jarak sosial.

"Gaya hidup sederhana pejabat publik akan menjadi sinyal positif bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat. Sebaliknya, kemewahan hanya akan menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan,” tegasnya.

"Pejabat publik harus menjadi teladan. Tunjukkan kepedulian, bukan kemewahan, agar terjalin komunikasi sehat dan kepercayaan yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Dharma Wacana Metro, Pindo Riski Saputra, mendorong pemda tidak cukup hanya meneruskan instruksi Mendagri, melainkan juga harus berani mengevaluasi pejabat yang terbukti melakukan gaya hidup mewah.

Menurut Pindo, larangan flexing tidak hanya persoalan etika, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih rapuh, pejabat publik dituntut tampil sederhana, transparan, dan rendah hati.

"Kalau ada pejabat yang ketahuan flexing, jangan hanya diingatkan. Pemda harus berani melakukan evaluasi, bahkan pencopotan jika terbukti melanggar. Ini penting untuk menjaga marwah pemerintahan,” kata Pindo, Rabu (3/9/2025).

Pindo menilai, fenomena flexing yang dilakukan oknum pejabat bukan sekadar kesalahan individu, melainkan cerminan krisis moral dalam birokrasi. Ia mengingatkan bahwa publik kini semakin sensitif terhadap perilaku pejabat yang menunjukkan ketidakpekaan sosial.

"Bayangkan masyarakat masih banyak yang mengeluh soal jalan rusak, harga kebutuhan pokok naik, pelayanan publik belum maksimal, namun di saat yang sama ada pejabat pamer mobil mewah, pesta berlebihan, atau gaya hidup glamor di media sosial. Jelas itu luka bagi rakyat,” ungkapnya.

Pindo menyarankan agar masyarakat diberikan ruang untuk ikut mengawasi perilaku pejabat. Partisipasi publik menjadi instrumen penting untuk membangun pemerintahan yang akuntabel.

"Kalau ada pejabat yang suka pamer harta di media sosial, biarkan masyarakat bisa melaporkannya secara resmi. Jangan sampai laporan itu justru dimatikan atau tidak ditindaklanjuti. Pengawasan publik harus dipandang sebagai upaya memperkuat pemerintahan, bukan ancaman,” jelasnya.

Ia melanjutkan, instruksi Mendagri bisa menjadi momentum bagi pemda untuk melakukan bersih-bersih birokrasi. Karena pejabat yang hedonis dan tidak peka terhadap kondisi rakyat hanya akan memperlemah legitimasi pemerintahan.

"Jangan sampai pejabat publik hanya menikmati fasilitas negara tapi lupa tanggung jawab moral kepada rakyat. Mereka harus serius membangun pemerintahan yang sederhana, bersih, dan berintegritas,” tandasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Kamis 04 September 2025 dengan judul “Pengamat: Pejabat Flexing Picu Kecemburuan Sosial”