Berdikari.co, Lampung Barat – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperkuat langkah mitigasi dan penanggulangan bencana menyusul status daerah tersebut yang masuk dalam kategori risiko tinggi bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.

Komitmen itu ditegaskan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Balai Pramuka, Rabu (27/8/2025), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga kebencanaan, dan masyarakat.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Hikami, dalam sambutannya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya soal reaksi terhadap bencana yang terjadi, tetapi proses berkelanjutan yang mencakup observasi, pencegahan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Melalui FGD ini, kita harapkan lahir strategi penanggulangan bencana yang berbasis data dan dapat langsung diimplementasikan, bukan hanya dokumen formal,” kata Ahmad.

Lampung Barat disebut berada di kawasan rawan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam. Oleh karena itu, sinergi antarsektor menjadi keharusan dalam membangun ketangguhan daerah.

Padang Priyo Utomo, Kepala BPBD Lampung Barat, memaparkan bahwa wilayahnya berada tepat di atas Patahan Sesar Semangko, salah satu sesar aktif terbesar di Indonesia. Tiga segmen sesar aktif membentang di Lampung Barat, menjadikan daerah ini sangat rawan terhadap gempa.

“Gempa besar pernah tercatat pada 1938 di Suoh dan pada 1994 di Liwa. Ini bukti nyata bahwa wilayah kita berada di zona merah bencana,” ujarnya.

Data tahun 2025 mencatat bahwa Indeks Risiko Bencana Lampung Barat mencapai 176,26 poin, termasuk dalam kategori risiko tinggi. Kabupaten ini berada di peringkat 514 secara nasional dan peringkat 36 untuk daerah dengan risiko tertinggi.

Padang menyebut, terdapat 37 lembaga yang tergabung dalam unsur multihelix penanggulangan bencana di Lampung Barat. Namun, menurutnya, kesiapan menghadapi bencana tak cukup hanya dengan kelembagaan atau dokumen, tetapi butuh langkah konkret di lapangan.

“Mitigasi harus dimulai dari akar rumput. Perlu pelibatan aktif masyarakat, edukasi berkelanjutan, serta integrasi dalam setiap aspek pembangunan,” tegasnya.

Tenaga ahli geografi dari LPPM Itera, Agung Mahadi Putra Perdana, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas daerah. Menurutnya, dalam skema risiko bencana, ada tiga komponen utama: bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

“Bahaya dan kerentanan tidak bisa dihilangkan. Yang bisa kita tingkatkan adalah kapasitas, baik itu di level pemerintah, lembaga, maupun masyarakat,” jelas Agung.

Ia mengingatkan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa menjadi tugas satu lembaga saja, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor.

Melalui forum ini, Pemkab Lampung Barat menegaskan komitmen menjadikan wilayahnya sebagai kabupaten tangguh bencana. Langkah ini akan dilanjutkan dengan penyusunan strategi mitigasi yang lebih terukur, terintegrasi, dan partisipatif.

Harapannya, upaya ini dapat memperkecil dampak bencana di masa mendatang, sekaligus membangun budaya tangguh dan siaga bencana di tengah masyarakat. (**)

Jika Anda menginginkan versi ringkas untuk rilis media sosial atau infografis bencana Lampung Barat, saya bisa bantu buatkan juga.