Berdikari.co, Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung mengingatkan agar persoalan ukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) tidak berhenti pada kasus PT Sugar Group Companies (SGC) saja.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, mengatakan persoalan HGU PT SGC harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri kepatuhan HGU dari perusahaan-perusahaan lain demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

"Ini bisa menjadi titik awal untuk membenahi persoalan HGU. Semua perusahaan harus diperlakukan sama di mata hukum. Pemerintah provinsi wajib memastikan bahwa setiap pengusaha mematuhi aturan, membayar pajak, dan mengurus perizinan dengan benar," kata Budiman, Senin (28/7/2025).

Budiman menegaskan, setiap perusahaan di Provinsi Lampung harus memenuhi semua ketentuan yang berlaku, mulai dari pajak hingga perizinan, termasuk HGU. Ia juga menilai, persoalan PT SGC bukan dilandasi kepentingan politik, melainkan sebagai bagian dari penegakan hukum yang bertujuan mendorong pembangunan daerah.

"Saya kira tidak ada unsur politis dalam hal ini. Pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kalau perusahaan tidak patuh, maka Pemprov juga akan kesulitan meningkatkan PAD dari sektor perpajakan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, menilai PT SGC selama ini belum menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak air permukaan.

"PT SGC merupakan wajib pajak yang belum taat terhadap kewajiban membayar pajak air permukaan. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah keterlambatan ini disengaja atau karena kelalaian administratif," tegas Yozi.

Menurutnya, sejak awal memanfaatkan sumber daya air di Lampung, perusahaan sudah seharusnya membayar pajak sesuai ketentuan, termasuk denda atas keterlambatan.

"Sudah bertahun-tahun mereka beroperasi, namun kontribusinya terhadap daerah belum signifikan. Manfaatnya sejauh ini hanya dirasakan oleh karyawan, bukan oleh daerah secara luas," tandasnya.
(*)