Berdikari.co, Bandar Lampung - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prinsip keterbukaan, inklusivitas, keterpaduan, dan kenyamanan.

Hal tersebut ia sampaikan saat dimintai keterangan usai memberikan arahan kepada ASN Pemprov Lampung yang berlangsung di Gedung Pusiban lingkungan kantor Gubernur Lampung, Kamis (24/7/2025).

Purwadi mengatakan, pihaknya akan turun ke lapangan guna melihat mulai dari keterbukaan, inklusivitasnya, keterpaduan hingga kenyamanan pada setiap pelayanan publik yang ada di daerah.

"Akan kita lihat juga dengan prinsip-prinsip tersebut sehingga nanti pelayanan publik yang ada di daerah akan kita kunjungi dan apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan," kata dia, seperti dikutip dari kupastuntas.co.

Menurutnya, digitalisasi menjadi strategi utama dalam transformasi pelayanan publik ke depan. Pemerintah tak hanya fokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan integrasi sistem antar instansi.

"Ke depan digitalisasi itu sudah suatu keharusan, selain itu juga kita akan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kemudian juga kita lihat dengan bagaimana sistem itu terintegrasi dan kolaborasi antar instansi," kata dia.

Selain itu, Kementerian PANRB akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengembangkan berbagai program dan kebijakan yang mendukung percepatan transformasi digital.

"Nantinya akan bekerja sama dengan kominfo di mana dengan teknologi yang terus berkembang. Mall pelayanan publik yang sudah ada bisa dimanfaatkan maksimal sehingga nantinya pelayanan berbagai instansi bisa dengan mudah," kata dia.

Purwadi berharap dengan langkah-langkah tersebut, pelayanan publik di Indonesia dapat berjalan lebih optimal, memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Pelayanan yang menyangkut satu atap misalnya Samsat juga bisa berjalan. Shingga masyarakat bisa mudah, bisa nyaman dan bisa cepat dalam mengakses sehingga nantinya ke depan pelayanan publik itu bisa berjalan optimal," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi teladan bagi masyarakat dan garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

"ASN harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi masyarakat. Karena masyarakat hari ini berharap, anak-anak mereka bisa mengikuti jejak yang baik, bisa menjadi PNS, dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa," ujar Gubernur.

Menurutnya, Pemprov Lampung memiliki sekitar 19 ribu ASN, sebagian besar di antaranya merupakan tenaga pendidik. Jumlah ini melayani lebih dari 9,4 juta penduduk Lampung.

Gubernur menekankan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, pendidikan, kesehatan, dan perpajakan sangat besar.

"Jika pelayanan ini tidak baik, tidak maksimal, bahkan mempersulit masyarakat, maka yang terbentuk adalah persepsi negatif. Padahal, syarat menuju Indonesia Emas 2045 adalah semua elemen, terutama pemerintah, harus memiliki arah yang jelas dalam mendorong pembangunan," tegasnya.

Dalam lima bulan terakhir, Gubernur Rahmat menyampaikan bahwa semangat transformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik terus ditingkatkan. Pemerintah Provinsi Lampung disebutnya sudah mulai melakukan berbagai upaya konkrit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Kami sepakat, lima bulan ini adalah masa percepatan transformasi. Kami memperbaiki sistem, memperkuat integritas, dan menekankan pentingnya semangat melayani. Karena hanya dengan pelayanan yang baik, kepercayaan publik bisa tumbuh dan pembangunan bisa berjalan optimal," tutupnya.

Wamen PAN-RB juga berkunjung ke MPP Kota Bandar Lampung, dan disambut langsung oleh Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kunjungannya, Purwadi tidak hanya meninjau langsung proses layanan di tiap loket, tetapi juga berdialog dengan para petugas dan masyarakat yang sedang mengantre.

Dalam keterangannya, Purwadi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung atas terselenggaranya pelayanan publik yang terpusat di satu lokasi tersebut.

la menilai jika MPP telah menunjukkan kemajuan dalam kolaborasi lintas sektor, baik secara vertikal maupun horizontal.

"Kita ingin memastikan pelayanan publik di daerah benar-benar berjalan baik, tidak hanya dari sisi fisik, tapi juga kualitas SDM, kolaborasi antarinstansi, dan sistem digitalnya. Di sini, saya melihat sudah ada kemajuan,” kata Purwadi Arianto.

Menurut Purwadi, kehadiran MPP Kota Bandar Lampung merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan terintegrasi di satu lokasi.

Ia menilai sejumlah komponen layanan sudah berjalan baik, seperti pembayaran layanan, sistem antrean, dan penyediaan fasilitas umum.

Namun demikian, ia juga menggarisbawahi bahwa kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan, termasuk dari sisi pemahaman digital dan komunikasi pelayanan.

Ia juga menilai bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, agar lebih banyak warga memanfaatkan layanan di MPP.

"Digitalisasi sudah mulai diterapkan, pembayaran dan pengurusan layanan juga sudah dilakukan di satu tempat. Ke depan, perlu ditingkatkan lagi sosialisasinya, dan tentu kapasitas petugas di garis depan pelayanan juga harus terus ditingkatkan,” tambahnya.

Sementara, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengaku bersyukur atas dukungan pemerintah pusat dalam hal ini pak Wamen PAN-RB dengan luar biasa.

"Kami ingin pelayanan publik ini lebih baik lagi,  beberapa lantai yang kosong nanti akan terisi dinas terkait termasuk perpanjangan SIM, " ungkapnya.

Mal Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung sendiri telah diluncurkan secara resmi pada Desember 2024 oleh Menteri PANRB Rini Widyantini melalui peresmian Daring. Pembangunan MPP ini didukung oleh dana dari pemerintah pusat sebesar Rp140 miliar.

MPP kini menjadi pusat layanan publik yang mengintegrasikan berbagai layanan, seperti kependudukan (Dukcapil), perizinan usaha (DPMPTSP), pajak daerah (Bapenda), hingga layanan kepolisian, BPJS, dan instansi vertikal lainnya.

Selanjutnya Wakil Menteri juga meninjau sejumlah layanan publik di Polresta Bandar Lampung. Adapun beberapa layanan yang dikunjungi meliputi pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Reserse Kriminal (Reskrim), dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dalam kunjungannya, Purwadi menyampaikan apresiasi atas pelayanan publik yang dinilai telah berjalan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kedatangan saya ini untuk memastikan bahwa pelayanan publik benar-benar berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Saya melihat adanya komitmen dari pimpinan, SDM yang terlatih, data yang terintegrasi, serta kolaborasi antarpelayanan yang saling melengkapi. Dengan itu, kualitas pelayanan akan terus membaik dari waktu ke waktu,” ujar Purwadi, saat diwawancarai di Gedung Polresta Bandar Lampung, Kamis (24/7/2025).

Ia menambahkan bahwa saat ini masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan publik, baik yang diberikan oleh aparatur negara, pemerintah daerah, maupun institusi kepolisian.

"Masyarakat ingin dilayani dengan baik dan cepat direspons, terutama dalam hal pelayanan perizinan, pembuatan SIM, SKCK dan lainnya,” tegasnya.

Menurutnya, pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terbuka akan berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.

"Ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pelayanan harus mudah, cepat, nyaman, dan yang paling penting transparan, agar masyarakat merasa puas,” tambah Purwadi.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap pelayanan di Polresta Bandar Lampung, Purwadi memberikan nilai 90 dari skala 100.

"Saya yakin masyarakat puas dengan pelayanan di sini. Tempatnya bersih dan nyaman, semua komponen pelayanan berjalan baik. Dari skala 100, saya beri nilai 90,” tutupnya. (*)