Berdikari.co, Tanggamus – Operasi pasar elpiji 3 kilogram yang digelar Pemerintah Kabupaten Tanggamus di dua titik Kotaagung, Jumat (4/7/2025), disambut antusias sekaligus keluhan dari warga. Ribuan orang memadati Terminal Kotaagung dan Taman Soekarno sejak pagi demi mendapatkan satu tabung gas melon bersubsidi seharga Rp20.000.

Namun, antusiasme warga justru berubah menjadi kekecewaan akibat prosedur pembelian yang dianggap berbelit dan jumlah tabung yang terbatas. Setiap warga diwajibkan membawa fotokopi KTP dan hanya diperbolehkan membeli satu tabung, kendati telah mengantre selama berjam-jam.

“Sudah antre dari subuh, bawa KTP, fotokopi segala macam, cuma dapat satu tabung. Besok habis, harus cari lagi. Repot sekali,” keluh Hendi (37), warga Pekon Negeri Ratu.

Hal serupa dirasakan Lela (42), ibu rumah tangga yang datang sambil menggendong anak. Ia menilai, solusi seharusnya bukan hanya operasi pasar sesekali, tetapi memperbaiki distribusi gas secara menyeluruh agar tidak perlu antre seperti ini.

“Capek ngantre, belum tentu kebagian juga. Harusnya stok di pangkalan saja yang diperbanyak, jangan mendadak begini terus,” ujarnya.

Warga lainnya, Wahyudin (50), menuturkan bahwa kelangkaan sudah terjadi berbulan-bulan. Harga gas di tingkat pengecer melonjak drastis hingga di atas Rp30.000 per tabung, membuat masyarakat kecil terpaksa mencari jalur distribusi alternatif, termasuk melalui operasi pasar.

“Harga di warung mahal sekali. Tapi ikut operasi pasar juga susah, antre panjang. Pemerintah harus tegas menindak pengecer nakal,” tegasnya.

Operasi pasar ini menyediakan total 560 tabung gas melon, dibagi rata untuk dua lokasi. Penyaluran dilakukan oleh Pemkab Tanggamus bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga, dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp20.000.

Plt Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Tanggamus, Evi Selvia, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat.

“Kami memahami keluhan warga. Operasi ini adalah upaya jangka pendek, dan kami akan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperbaiki distribusi secara menyeluruh,” ujarnya.

Meski demikian, warga menilai operasi pasar tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan dan tingginya harga elpiji 3 kg di lapangan. Masyarakat berharap ada pengawasan lebih ketat terhadap jalur distribusi serta tindakan nyata terhadap praktik penimbunan dan spekulan.

“Kalau tidak diawasi, operasi pasar hanya jadi pemadam sementara. Kami minta pemerintah bertindak serius dan rutin mengecek pangkalan,” kata Anwar, warga lainnya.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyatakan komitmennya untuk terus memantau distribusi LPG 3 kg dan berkoordinasi dengan pihak Pertamina serta aparat penegak hukum agar gas subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab. (*)