Berdikari.co, Bandar Lampung – Kinerja pendapatan negara di wilayah Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Hingga 31 Mei 2025, realisasi pendapatan negara regional telah mencapai Rp4,21 triliun, atau 37,86 persen dari target tahunan. Angka ini tumbuh 24,43 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengatakan pertumbuhan pendapatan didorong oleh penerimaan pajak yang meningkat pesat, khususnya dari sektor perdagangan internasional.

“Penerimaan pajak tumbuh sebesar 28,46 persen (yoy), dengan lonjakan tertinggi berasal dari Bea Keluar, yang tumbuh 205,99 persen (yoy),” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).

Ia juga menyebut Lampung masih mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD 238,41 juta, meskipun ekspor pada April 2025 mengalami kontraksi -39,08 persen month-to-month (mtm) akibat ketidakpastian global.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan pertumbuhan yang stabil. Hingga akhir Mei, realisasi PNBP mencapai Rp598,04 miliar, atau 54,91 persen dari target, dengan pertumbuhan 4,62 persen (yoy). Capaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara untuk belanja negara, realisasi hingga 31 Mei 2025 mencapai Rp11,92 triliun, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2,69 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp9,23 triliun.

Meskipun secara tahunan belanja negara terkontraksi -7,85 persen (yoy) akibat efisiensi belanja barang dan modal oleh kementerian/lembaga, transfer ke daerah tetap tumbuh 0,21 persen (yoy). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga fungsi pelayanan publik dan perlindungan sosial di daerah.

Purwadhi menambahkan bahwa efisiensi anggaran tetap memberikan ruang bagi akselerasi program. “Ada indikasi percepatan pelaksanaan kegiatan pada Mei, yang mencerminkan perbaikan ritme penyerapan anggaran,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, defisit anggaran tercatat sebesar Rp7,71 triliun, atau menyempit 19,28 persen (yoy). Menurut Purwadhi, tren ini menunjukkan strategi efisiensi belanja negara tetap mampu menjaga peran APBN sebagai peredam guncangan ekonomi (shock absorber), khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program dan transfer ke daerah.

“Di tengah tekanan global, APBN masih menjadi instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi daerah,” tutupnya. (*)