Berdikari.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mengatakan pelaksanaan program MBG belum merata di semua daerah, termasuk di DKI Jakarta.

“Ini adalah program baru yang tentu membutuhkan persiapan dan uji coba. Beberapa daerah sudah melaksanakannya sebagai pilot project,” kata Deni, pada Senin (23/6/2025).

Menurut Deni, pemerintah pusat melalui kementerian terkait sudah menyiapkan skema pelaksanaan yang matang, termasuk menyangkut aspek keamanan dan kelayakan makanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak sekolah.

“Dari informasi yang saya dapat, makan bergizi gratis ini akan menyentuh seluruh murid di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang harus disiapkan mulai dari struktur pelaksana di daerah hingga tenaga pengelola dapur yang benar-benar kompeten,” jelasnya.

Deni mengaku optimis program MBG merupakan langkah strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Setahu saya ada dua program utama dalam peningkatan SDM yaitu swasembada pangan dan makan bergizi gratis. Jika kita ingin generasi mendatang kuat, anak-anak kita harus diberi suplemen tenaga dan gizi yang seimbang. MBG ini jawabannya,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh daerah untuk mendukung suksesnya program nasional tersebut.

“Efisiensi dan konsistensi seluruh daerah menjadi kunci bersama dalam mewujudkan program MBG ini,” imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik di Metro, Toma Alfa Edison, menyatakan keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, kualitas logistik, serta tata kelola birokrasi yang tegas.

“Jika program ini gagal hanya karena manajemen lapangan yang buruk, maka itu akan menjadi ironi besar bagi komitmen negara pada generasi masa depan,” ujar Toma.

Ia menegaskan, selama ini birokrasi daerah cenderung membebankan tanggung jawab teknis kepada mitra tanpa evaluasi yang memadai. “Dapur MBG bukan katering biasa. Ini program negara. Ada tanggung jawab moral dan sosial di dalamnya,” tegasnya.

Menurutnya, dengan capaian dua dapur aktif dari total 227 sekolah sasaran di Kota Metro, memunculkan pertanyaan kapan sisanya akan menyusul.

Selama ini Tidak ada penjelasan konkret dari Disdikbud terkait roadmap pelaksanaan penuh program MBG di Kota Metro. Bahkan, tidak ada kepastian kapan dapur baru akan dibuka dan siapa saja mitra yang akan terlibat dalam gelombang berikutnya.

"Ketidakjelasan ini menjadi alarm dini atas kemungkinan gagalnya target nasional yang menginginkan MBG dapat menjangkau seluruh siswa pendidikan dasar hingga 2029. Metro sebagai kota cerdas semestinya menjadi contoh, bukan pengecualian," bebernya.

"Program MBG adalah janji negara kepada anak-anak Indonesia untuk tumbuh sehat dan cerdas. Namun, realisasi yang setengah hati justru bisa memperkuat kesan bahwa ini hanyalah proyek politis tanpa kesiapan struktur lapangan," tandasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 24 Juni 2025 dengan judul "DPRD: Perlu Pengelola Dapur yang Kompeten”