Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyiapkan tiga rombongan belajar (rombel) dengan total 75 siswa SMA untuk mengikuti program pembelajaran melalui Sekolah Rakyat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan pihaknya telah mendapatkan instruksi dari Kementerian Sosial yang meminta untuk segera melakukan rekrutmen peserta didik untuk Sekolah Rakyat.

"Kita sudah mendapatkan arahan resmi dari Kementerian Sosial yang meminta kita untuk segera melakukan rekrutmen peserta didik Sekolah Rakyat. Dan insya Allah akan mulai belajar pada tahun ajaran ini," kata Aswarodi, pada Senin (2/6/2025).

Selain itu, kata Aswarodi, Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei sarana dan fasilitas yang akan digunakan sementara untuk menjadi lokasi Sekolah Rakyat yakni di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung.

"Penampungan sementara yang ditetapkan adalah di kantor BPSDM. Untuk daya tampung yang ditetapkan itu 3 rombel dan masing-masing rombel 25 jadi seluruhnya 75 siswa," kata dia.

Aswarodi menyebut, karena adanya keterbatasan, maka Sekolah Rakyat hanya untuk jenjang SMA dan ditargetkan pada tanggal 18 Juni 2025 calon peserta didik telah ditetapkan.

"Dengan keterbatasan tersebut kita hanya buka untuk jenjang SMA. Kita targetkan tanggal 18 Juni nanti sudah ditetapkan SK kepala daerah dalam hal ini pak gubernur untuk calon peserta didik Sekolah Rakyat jenjang SMA," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berbasis asrama dan diperuntukkan bagi orang miskin, sehingga siswa yang diterima masuk kategori kedalam keluarga miskin.

"Karena Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berbasis asrama dan diperuntukkan untuk orang miskin terutama yang berada di desil 1 atau 2 atau miskin ekstrem. Jadi kriterianya adalah anak yang masuk kedalam DTSN," paparnya.

Selain masuk kategori miskin, para calon siswa juga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan guna memastikan benar-benar sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran selama di Sekolah Rakyat.

"Nanti akan ada cek kesehatan. Jadi setelah mereka ditetapkan sebagai calon siswa akan dilakukan cek kesehatan untuk memastikan  benar-benar sehat. Kemudian ada dukungan dari orang tua yang mengizinkan anaknya tinggal di asrama," ungkapnya.

Aswarodi menjelaskan, untuk tenaga pendidik di Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyiapkan para gurunya.

"Untuk gurunya, Kementerian Sosial telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dikdasmen yang akan menginstruksikan ke Dinas Pendidikan untuk menyiapkan dewan guru. Kemungkinan nanti akan memanfaatkan guru yang sudah ada," terangnya.

Ia melanjutkan, untuk bangunan permanen Sekolah Rakyat yang berada di Kota Baru rencananya akan mulai dibangun pada bulan Juli mendatang.

"Bangunan permanen Sekolah Rakyat di Kota Baru masuk ke klasifikasi 1B tahun ini, dan presiden menargetkan 100 sekolah. Dan kita insya Allah masuk di 100 itu, dan kita sedang berjuang agar Sekolah Rakyat mulai pelaksanaan di Juli nanti," katanya. (*)