Berdikari.co, Bandar Lampung – Sebanyak 75 siswa jenjang SMA akan segera memulai proses belajar dalam program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung. Program pendidikan berbasis asrama yang menyasar keluarga miskin ini direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025, dengan penetapan peserta didik pada pertengahan Juni.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima arahan langsung dari Kementerian Sosial RI untuk segera melakukan rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat.

“Insyaallah, tahun ajaran ini program Sekolah Rakyat akan dimulai. Rekrutmen peserta didik telah kami siapkan sesuai instruksi Kementerian Sosial,” ujar Aswarodi saat dimintai keterangan, Senin (2/6/2025).

Sementara ini, kegiatan belajar akan dilaksanakan di fasilitas sementara milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, dengan daya tampung tiga rombongan belajar (rombel). Masing-masing rombel akan diisi 25 siswa, sehingga total 75 siswa ditargetkan mengikuti program ini.

“Karena keterbatasan sarana, untuk tahap awal hanya dibuka untuk jenjang SMA. Kita targetkan pada 18 Juni nanti sudah ada SK Gubernur tentang penetapan calon peserta didik,” jelasnya.

Aswarodi menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berbasis asrama yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang termasuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKS) desil 1 dan 2.

“Program ini dikhususkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka akan tinggal di asrama selama masa pendidikan, jadi dukungan dan izin dari orang tua juga menjadi syarat penting,” tambahnya.

Selain seleksi administratif, calon siswa Sekolah Rakyat juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan mereka dalam kondisi prima dan siap mengikuti sistem pendidikan berbasis asrama.

“Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan setelah penetapan calon siswa. Ini penting agar proses belajar di asrama bisa berjalan maksimal dan kondusif,” jelas Aswarodi.

Untuk kebutuhan tenaga pengajar, Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, khususnya Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), untuk menyiapkan guru-guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat.

“Untuk tahap awal kemungkinan besar akan menggunakan tenaga pendidik yang sudah ada di Dinas Pendidikan,” terangnya.

Sementara itu, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat direncanakan mulai dilakukan pada Juli 2025 di kawasan Kota Baru. Proyek ini merupakan bagian dari target pembangunan 100 Sekolah Rakyat secara nasional yang dicanangkan Presiden.

“Kita masuk dalam 100 Sekolah Rakyat nasional klasifikasi 1B, dan sedang diupayakan agar pembangunan bisa dimulai pada Juli,” pungkas Aswarodi.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi konkret dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus membentuk generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi. (*)