Logo

berdikari BERITA LAMPUNG

Selasa, 27 Mei 2025

Yanuar: DPRD Support Gubernur Tingkatkan IPM

Oleh Redaksi

Berita
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan. Foto: Ist.

Berdikari.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan pentingnya sinergi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Lampung.

“Kita tentu ingin membantu Pak Gubernur dalam rangka meningkatkan SDM dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini. Yang sedang kita coba buat sekarang ini agar IPM meningkat yang linier dengan kesejahteraan masyarakat,” kata Yanuar, pada Senin (26/5/2025).

Ia mengungkapkan, pihaknya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan dunia usaha salah satunya Apindo, guna merancang Perda yang tepat sasaran.

“Kita sempat ada FGD yang dihadiri oleh pihak swasta Apindo, tentu tujuannya agar naik IPM,” ungkapnya.

Yanuar menilai pola penyusunan peraturan daerah (Perda) selama ini masih belum maksimal karena hanya mengandalkan naskah akademik. Oleh karena itu, pendekatan ke depan akan dimulai dari FGD agar Perda benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Selama ini kita dalam membuat Perda itu selalu diawali dengan naskah akademik (NA). Lalu ketika sudah jadi gak dibahas secara komprehensif. Sekarang kita balik, diawali dulu dengan FGD dari masyarakat baru dituangkan ke NA,” jelasnya.

“Jadi Perda yang kita buat ini sesuai dengan kondisi saat ini. Sehingga hasilnya benar-benar maksimal, tidak lagi hanya formalitas. Dampak Perda juga harus bisa meningkatkan IPM,” lanjut Yanuar.

Yanuar juga menyoroti semangat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang punya komitmen tinggi untuk meningkatkan IPM, meskipun hal tersebut tidak berdampak langsung secara politis.

“Ini semua mumpung Gubernurnya semangat dan punya komitmen yang tinggi untuk peningkatan IPM. Tidak semua kepala daerah mau ambil risiko soal fokus pada IPM, karena masyarakat gak bisa langsung menyaksikan, butuh beberapa tahun kemudian. Kalau bicara kalkulasi politik ini gak masuk,” paparnya.

Ia juga mengingatkan, pentingnya dukungan dari semua pihak termasuk DPRD, untuk mendukung langkah gubernur dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah.

“Dengan semangat Pak Gubernur, tentu kita harus support dengan tupoksi masing-masing. Di sini kami berusaha agar IPM kita bisa meningkat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, Ari Meizari, menegaskan bahwa dunia usaha siap berkontribusi aktif mendukung upaya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung.

Menurut Ary Meizari, salah satu bentuk konkret komitmen pengusaha adalah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami mendorong agar CSR perusahaan tidak hanya jadi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen nyata dalam mendukung pendidikan. CSR harus diakomodasi dalam Perda, agar arah dan efektivitasnya terukur,” kata Ari saat acara diskusi pendidikan di Ruang Abung Kompleks Gubernuran Provinsi Lampung, pada Rabu (21/5/2025).

Ari mengusulkan perlunya integrasi “kurikulum perusahaan” dalam sistem pendidikan daerah.

Menurutnya, sinkronisasi antara kebutuhan dunia industri dan materi pembelajaran akan menciptakan lulusan yang lebih siap kerja dan relevan dengan tantangan dunia usaha saat ini.

Ia mengatakan, CSR perusahaan telah menjadi bagian integral dari pembangunan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa perusahaan nasional bahkan sudah menerapkan CSR berbasis pendidikan yang berkelanjutan, seperti pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan program beasiswa.

Menurut laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pada tahun 2023, kontribusi CSR untuk sektor pendidikan nasional mencapai lebih dari Rp1,5 triliun, dengan lebih dari 60% program diarahkan untuk pendidikan dasar dan vokasional.

Di Lampung, beberapa perusahaan besar seperti PTPN VII dan perusahaan tambang telah menyalurkan CSR untuk pembangunan sekolah, pelatihan siswa, serta penyediaan fasilitas belajar.

Namun, tanpa regulasi yang kuat, arah program CSR sering tidak selaras dengan kebutuhan jangka panjang daerah. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 27 Mei 2025 dengan judul "Yanuar: DPRD Support Gubernur Tingkatkan IPM

Editor Didik Tri Putra Jaya