Berdikari.co, Lampung Selatan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menyebut, jembatan penghubung dua desa yang kondisinya memprihatinkan tak dapat anggaran perbaikan.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lamsel Hasanuddin nmengatakan, jembatan itu menjadi penghubung antar kecamatan yakni di Dusun Kelapa Tiga, Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo dan Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung.

Hasan melanjutkan, terkait penganggaran perbaikan jembatan maka harus dilakukan penelitian terlebih dahulu apakah menjadi kewenangan Pemkab.

"Belum diteliti apakah jembatan tersebut ada di jalan kabupaten atau jalan desa. Kalau jalan desa pembangunannya oleh pemerintah desa (Pasal 16A  ayat 2 UU 2 tahun 2022 tentang jalan," kata Hasan, saat dikonfirmasi, Jumat (19/4/2024).

Hasan menjelaskan, Dinas PUPR telah melakukan pendataan terhadap jembatan di wilayah Lampung Selatan yang kondisinya memerlukan perbaikan.

"Yang kondisinya memerlukan perbaikan ada 32 jembatan," jelasnya, seperti dikutip dari kupastuntas.co.

Untuk perbaikan sebanyak 32 jembatan tersebut, Pemkab Lampung Selatan telah menganggarkan biaya perbaikan hingga mencapai Rp67 miliar.

Hasan menambahkan, untuk tahun 2024 ini, Pemkab Lampung Selatan melalui Dinas PUPR baru akan mengerjakan perbaikan 4 jembatan.

"Tahun 2024 hanya dapat melaksanakan perbaikan jembatan di ruas jalan kabupaten sebanyak 4 unit dengan pagu dana Rp4 miliar," terang Hasan.

Diberitakan sebelumnya, jembatan yang dinamai masyarakat sekitar Way Buatan itu, kali pertama dibangun pada tahun 2013 lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). 

Sayangnya, jembatan tersebut mengalami ambrol gegara terjangan curah air sungai yang kelewat deras lima tahun setelahnya atau kisaran tahun 2018 silam.

Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, menjadi paling terimbas mengingat jembatan tersebut menjadi salah satu akses utama menuju kawasan wisata Pantai Cukup Perak dan trek motor trail.

Parahnya lagi, jembatan itu langganan terendam air luapan sungai dan membuat masyarakat tidak bisa menggunakan jembatan untuk lalu lalang. (*)