Berdikari.co, Bandar Lampung - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan mengenai banyaknya bank perkreditan rakyat (BPR) yang bangkrut. Dia menyebut, selama 18 tahun terakhir, rata-rata per tahun 6-7 BPR jatuh.

Menurutnya, jatuhnya BPR bukan karena persoalan ekonomi. Dia mengatakan, banyaknya BPR ambruk karena masalah manajemen.

"BPR itu setiap tahun, kalau kita lihat dari 18 tahun terakhir rata-rata setiap tahun itu 6-7 BPR jatuh utamanya bukan berhubungan dengan kondisi ekonomi, utamanya berhubungan dengan mismanagement," katanya dalam konferensi pers, Selasa (30/1/2024) dikutip dari Detikcom.

Tahun ini pun ada BPR yang diserahkan ke LPS. Namun, jumlahnya belum diketahui.

Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan antisipasi dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga penanganannya berlangsung mulus.

"Saya bilang tadi 6-7 itu, tahun ini mungkin akan jatuh ke rata-ratanya lagi kalau kita lihat kita antisipasi ya, jadi kami koordinasi ketat dengan OJK untuk masalah itu," katanya.

Dia melanjutkan, umumnya persoalan di BPR adalah fraud di mana pemilik mengambil uang di bank.

"Umumnya, saya bilang tadi karena kesalahan manajemen, bukan salah manajemen, fraud. Jadi dimaling sama pemilik banknya, utamanya itu, kalau salah manajemen masih bisa diperbaiki sih," ungkapnya.

LPS Bayar Klaim Nasabah Rp 329 M Imbas BPR Bangkrut

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut, telah membayarkan hampir seluruh klaim penjaminan nasabah pada bank perkreditan rakyat (BPR) yang ditutup alias bangkrut.

Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dana yang dibayarkan kepada nasabah sebesar Rp 329,2 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 92,6% dari total simpanan bank gagal sebesar Rp 355,4 miliar.

"Pembayaran BPR yang ditutup, pada dasarnya tahun 2023 sudah hampir semuanya. Hingga saat ini LPS telah membayarkan klaim penjaminan kepada para nasabah bank gagal sebesar Rp 329,2 miliar atau 92,6% dari total simpanan bank gagal tersebut sebesar Rp 355,4 miliar ini tahun 2023," katanya.

Dia mengatakan, tahun 2024 ada beberapa bank diserahkan ke LPS sedang dalam proses pembayaran.

"Tahun 2024 ini ada beberapa bank diserahkan ke kami sedang dalam proses pembayaran," ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya berupaya menjaga supaya masyarakat tetap tenang. Dia mengatakan, jika pembayaran terlambat maka akan membuat keributan.

"Jadi kita menjaga supaya masyarakat di perbankan tenang bahwa uangnya betul-betul terjamin. Kami tahu kalau kami terlambat sedikit saja mereka sudah ribut. Jangan-jangan penjaminnya tipu-tipu. Nggak, kami pastikan tidak seperti itu," ungkapnya. (*)