Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengalokasikan anggaran sebesar Rp294 juta untuk bantuan sosial (Bansos) sembako. Bansos diberikan kepada kelompok rentan dan anggota Kartu Petani Berjaya (KPB).

Kepala Dinsos Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan bantuan sembako akan dialokasikan kepada dua penerima. Pertama untuk kelompok rentan, dan yang kedua untuk (anggota) KPB.

Aswarodi mengungkapkan, bansos sembako yang masuk kedalam kelompok KPB ini merupakan kolaborasi Dinas Sosial yang ingin membantu buruh tani serta petani miskin.

"KPB ini adalah bentuk dukungan Dinas Sosial untuk petani miskin dalam rangka pengurangan beban pengeluaran. Makanya kita ikut bantu memberikan sembako," kata Aswarodi, Rabu (20/9/2023).

Ia mengatakan, bantuan sembako untuk para petani tersebut hanya dialokasikan untuk lima daerah yang menjadi lokus KPB. Diantaranya Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat dan Lampung Timur.

"Bantuan untuk kelompok KPB ini dialokasikan di lima daerah. Sementara total paket sembako yang disiapkan sebanyak 1.122 paket dengan anggaran Rp126 juta," jelasnya.

Aswarodi melanjutkan, untuk kelompok rentan penerima bansos sembako terbagi kedalam beberapa kategori mulai dari korban bencana alam hingga korban bencana sosial.

"Kalau korban bencana alam ini seperti banjir atau tanah longsor. Sedangkan korban bencana sosial seperti ribut-ribut berantem kita bantu. Kemudian masyarakat yang benar-benar membutuhkan," paparnya.

Selain itu, lanjut Aswarodi, bantuan sembako ini juga bisa diberikan kepada masyarakat berdasarkan laporan yang masuk ke Dinas Sosial. "Contohnya jika ada yang viral keluarga tidak bisa makan, maka kita bisa turun untuk bantu," ucapnya.

Ia menerangkan, paket sembako yang diberikan untuk kelompok rentan ini sebanyak 1.216 paket di 15 kabupaten/kota dengan total anggaran Rp168 juta. "Untuk isi paketnya adalah mie instan 10 biji, beras 5 kilogram, susu 1 kaleng, teh 1 kotak dan gula 1 kilogram," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mempertanyakan mata anggaran Dinsos Lampung yang dialokasikan untuk bansos sembako tersebut.

“Bansos sembako untuk anggota KPB itu menjadi suatu pertanyaaan besar. Harus ada alasan yang tepat kenapa anggota KPB diberikan  bansos Sembako. Kalau pada kondisi tidak normal masih bisa ditoleransi misalnya terjadi paceklik, bencana alam atau ada pandemi Covid-19 seperti waktu itu,” kata Watoni, Rabu (20/9/2023).

Watoni menegaskan, bansos sembako untuk anggota KPB yang diberikan dalam kondisi normal seperti sekarang ini kurang tepat. “Timbulnya mata anggaran ini dikeluarkan pasti ada tujuan. Kan ada data sensus masyarakat miskin berapa, itu yang lebih tepat kalau sasarannya ke sana,” ujar Watoni.

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas berharap bansos sembako yang dialokasikan oleh Pemprov Lampung tersebut dapat tepat sasaran.

"Harapannya bantuan sembako yang sudah dialokasikan ini dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Benar-benar masyarakat miskin," kata Mikdar. (*)