Berdikari.co, Bandar
Lampung - Sebanyak 93 paket pengadaan barang dan jasa yang berasal dari 13
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Lampung, selesai tender.
Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, mengatakan
93 paket yang selesai tender itu memiliki nilai pagu Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) sebesar Rp129 miliar. Sementara Harga Perkiraan Sementara (HPS)
Rp124 miliar.
"Data yang
dihimpun sampai dengan 18 Mei 2022, sebetulnya ada 181 paket yang sedang
mengajukan tender. Namun paket yang sudah selesai tender itu ada 93, sementara
sisanya 88 paket sedang berproses," kata Riyadi, Senin (23/5).
Ia menjelaskan, 181
paket pengadaan barang dan jasa yang sudah mengajukan proses tender tersebut,
diantaranya berasal dari Biro Umum 2 paket, Rumah Sakit Jiwa 2 paket, RSUD
Abdul Moeloek 7 paket, dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBP) 99
paket.
Selanjutnya Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2 paket, Dinas PSDA 1 paket, Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman 53 paket, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2
paket, serta Dinas Perhubungan 4 paket.
Kemudian Dinas
Kesehatan 2 paket, BPBD 1 paket, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 paket
dan Biro Kesra ada 3 paket.
"Dari 181 paket
tersebut untuk nilai DPA nya sebesar Rp911 miliar, sementara untuk nilai HPS
sebesar Rp838 miliar," terangnya.
Ia mengungkapkan,
berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada tahun anggaran 2022 tender yang
akan dilakukan sebanyak 10.880 paket dengan total belanja Rp3,35 triliun.
Ketua Komisi III DPRD
Provinsi Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim, berharap kegiatan tender pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Pemprov Lampung dilakukan secara transparan dan
sesuai dengan ketentuan.
Menurutnya, salah satu
upaya meminimalisir terjadinya celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa
ialah dengan menerapkan sistem digital sehingga tidak ada campur tangan manusia
secara langsung.
"Sekarang juga
kan dalam pengadaan barang dan jasa melalui tender dan dilakukan secara online.
Ini salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir korupsi karena mengurangi
pertemuan secara langsung," katanya.
Ia mengungkapkan, pihaknya juga akan turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Lampung agar dapat berjalan sesuai dengan aturan. (*)
Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Selasa, 24
Mei 2022 dengan judul “93 Paket Proyek Senilai Rp124 M Selesai Tender”