Logo

berdikari BERITA LAMPUNG

Selasa, 24 Mei 2022

93 Paket Proyek Senilai Rp124 M Selesai Tender, Tersebar di 13 OPD Pemprov Lampung

Oleh ADMIN

Berita
Ilustrasi

Berdikari.co, Bandar Lampung - Sebanyak 93 paket pengadaan barang dan jasa yang berasal dari 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, selesai tender.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, mengatakan 93 paket yang selesai tender itu memiliki nilai pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp129 miliar. Sementara Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp124 miliar.

"Data yang dihimpun sampai dengan 18 Mei 2022, sebetulnya ada 181 paket yang sedang mengajukan tender. Namun paket yang sudah selesai tender itu ada 93, sementara sisanya 88 paket sedang berproses," kata Riyadi, Senin (23/5).

Ia menjelaskan, 181 paket pengadaan barang dan jasa yang sudah mengajukan proses tender tersebut, diantaranya berasal dari Biro Umum 2 paket, Rumah Sakit Jiwa 2 paket, RSUD Abdul Moeloek 7 paket, dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBP) 99 paket.

Selanjutnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2 paket, Dinas PSDA 1 paket, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 53 paket, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 paket, serta Dinas Perhubungan 4 paket.

Kemudian Dinas Kesehatan 2 paket, BPBD 1 paket, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 paket dan Biro Kesra ada 3 paket.  

"Dari 181 paket tersebut untuk nilai DPA nya sebesar Rp911 miliar, sementara untuk nilai HPS sebesar Rp838 miliar," terangnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada tahun anggaran 2022 tender yang akan dilakukan sebanyak 10.880 paket dengan total belanja Rp3,35 triliun.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim, berharap kegiatan tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Lampung dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan.

Menurutnya, salah satu upaya meminimalisir terjadinya celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ialah dengan menerapkan sistem digital sehingga tidak ada campur tangan manusia secara langsung.

"Sekarang juga kan dalam pengadaan barang dan jasa melalui tender dan dilakukan secara online. Ini salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir korupsi karena mengurangi pertemuan secara langsung," katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga akan turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Lampung agar dapat berjalan sesuai dengan aturan. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Selasa, 24 Mei 2022 dengan judul “93 Paket Proyek Senilai Rp124 M Selesai Tender


Editor Sigit Pamungkas