Berdikari.co, Bandar Lampung - Komisi IV DPRD Lampung akan memanggil PT Pertamina untuk menanyakan langsung penyebab masih terjadi antrean kendaraan panjang di sejumlah SPBU di Provinsi Lampung.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Yuhanda mengaku prihatin dengan situasi yang terjadi karena antrean solar kini bukan lagi sekadar isu, melainkan fakta yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Lampung.

‎‎"Kita prihatin dengan kondisi saat ini. Ini sudah bukan lagi rumor, tetapi fakta yang terjadi di hampir semua daerah. Bahkan kita sendiri terkena imbasnya saat membeli BBM karena harus mengantre panjang bersama kendaraan-kendaraan besar," kata Budi, Sabtu (27/6/2026).

‎Menurutnya, antrean kendaraan tidak hanya terjadi di SPBU yang berada di jalur utama, tetapi juga mulai terlihat di sejumlah rest area jalan tol. Kondisi tersebut dinilai semakin menyulitkan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari.

‎Menyikapi persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Lampung berencana memanggil pihak Pertamina untuk meminta penjelasan terkait penyebab antrean yang kembali terjadi.

‎‎"Kami berharap bisa memanggil Pertamina ke Komisi IV agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sejumlah SPBU Provinsi Lampung. Dengan begitu, kami bisa mendorong perbaikan, terutama pada aspek distribusi BBM agar berjalan sesuai jadwal dan peruntukannya," ujarnya.

‎Budi menilai transparansi informasi stok BBM di SPBU juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kondisi ketersediaan solar sehingga tidak perlu mengantre berjam-jam jika stok sudah menipis atau habis.

‎"Harusnya ada sistem informasi yang jelas. Misalnya, diumumkan berapa stok yang tersedia. Jangan sampai masyarakat mengantre panjang sampai berjam-jam, bahkan sampai keesokan harinya, padahal stok sudah habis," tegasnya.

‎Ia mengatakan, berbagai langkah dapat dilakukan Pertamina untuk meminimalkan dampak antrean terhadap masyarakat, mulai dari perbaikan distribusi hingga penyediaan informasi yang mudah diakses publik.

Selain merugikan masyarakat, Budi menilai kelangkaan solar juga berpotensi mengganggu distribusi logistik dan memicu kenaikan biaya transportasi yang pada akhirnya berdampak pada harga barang.

‎"Ini pasti berdampak ke banyak sektor, terutama transportasi dan distribusi barang. Jika pasokan terhambat, biaya logistik meningkat dan pada akhirnya masyarakat di lapisan bawah yang paling merasakan dampaknya karena harga barang menjadi lebih mahal," jelasnya.

‎DPRD Lampung juga akan mendalami persoalan tersebut sekaligus mendorong solusi konkret agar antrean solar tidak terus berulang.

‎"Kami akan memanggil pihak terkait untuk mengetahui akar persoalannya dan mencari solusi yang tepat bagi masyarakat Lampung," pungkasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Selasa 30 Juni 2026 dengan judul "DPRD Lampung akan Panggil PT Pertamina”