Berdikari.co, Metro - Ketua DPC Partai Gerindra Kota Metro, Sudarsono, meluapkan kekecewaannya usai mengaku tidak dilibatkan dalam pertemuan sejumlah elite partai politik dengan Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menjelang rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Pernyataan itu disampaikan Sudarsono saat konferensi pers di OR Gedung DPRD Kota Metro, Rabu (6/5/2026). Dalam suasana emosional, ia bahkan sempat menggebrak meja di hadapan awak media karena merasa Gerindra sengaja tidak diajak dalam komunikasi politik yang berlangsung sebelum sidang paripurna.

“Gini ya, ini sebetulnya kecil urusan. Tapi buat saya tersinggung. Saya satu-satunya ketua partai yang tidak diundang di rumah wali kota. Partai semua diundang oleh wali kota, kami tidak diundang, saya tersinggung,” kata Sudarsono.

Ia mengaku memperoleh informasi bahwa sejumlah ketua partai politik di Kota Metro sempat berkumpul bersama wali kota sehari sebelum rapat paripurna DPRD digelar. Menurutnya, pertemuan itu terjadi di tengah mencuatnya isu hak interpelasi DPRD terhadap Pemerintah Kota Metro.

“Tidak tahu saya. Saya dapat informasi semua ketua partai diundang oleh wali kota. Undangan itu kan ada formal, ada nonformal, ada per telepon, per kabar. Ini semua kumpul bersama wali kota menjelang besoknya isu mau diadakan interpelasi lalu kumpul di sana, kecuali Gerindra,” ujarnya.

Sebelumnya, wacana penggunaan hak interpelasi sempat berkembang di lingkungan DPRD Kota Metro. Sejumlah anggota dewan disebut mempertanyakan kondisi fiskal daerah, tata kelola pemerintahan, hingga berbagai kebijakan strategis Pemkot Metro yang dinilai belum berjalan optimal.

Namun menjelang rapat paripurna, situasi politik berubah. Berdasarkan informasi yang berkembang, pada malam 29 April 2026 diduga berlangsung pertemuan antara wali kota dan sejumlah pimpinan partai politik di salah satu rumah makan di Metro Timur. Pertemuan itu disebut berlanjut ke kediaman pribadi wali kota.

Meski belum ada penjelasan resmi mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut, muncul dugaan adanya konsolidasi politik untuk meredam rencana penggunaan hak interpelasi DPRD.

Hasilnya, sidang paripurna LKPJ Wali Kota Metro yang digelar 30 April 2026 berlangsung tanpa gejolak berarti. Isu interpelasi yang sebelumnya ramai diperbincangkan pun tidak lagi muncul dalam agenda sidang.

Bagi Sudarsono, situasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Ia bahkan menyebut Gerindra seolah dipandang sebelah mata dalam dinamika politik di Kota Metro.

“Oke, kami dianggap abal-abal. Tapi catat, Gerindra ini kuat loh di pusat dan provinsi. Aku dianggap anak kecil, diolok-olok, dibully-bully tidak masalah saya,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Sudarsono juga mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap pola komunikasi politik yang menurutnya tidak sehat. Ia menilai persoalan utama bukan soal undangan semata, melainkan sikap yang dianggap mengabaikan etika politik antarpihak.

“Saya tidak mengemis, tapi kenapa toh kami tidak diundang,” tandasnya.

Bahkan, sebagai bentuk protes, Sudarsono menyatakan akan mengembalikan seluruh fasilitas yang diterimanya sebagai anggota DPRD kepada negara.

“Maka Bismillahirrahmanirrahim, semua fasilitas yang saya dapat dari DPRD semuanya saya kembalikan kepada negara,” ucapnya.

Pernyataan terbuka Ketua Gerindra itu kini memunculkan sorotan baru terhadap dinamika politik di Kota Metro, terutama terkait proses komunikasi politik di balik pembahasan kebijakan strategis daerah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso maupun pimpinan partai politik lain yang disebut hadir dalam pertemuan tersebut. (*)