Berdikari.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki atau Abas, menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah.

Ia mengungkapkan, anggaran yang beredar dari program MBG mencapai sekitar Rp1,1 triliun per bulan di Provinsi Lampung.

“Ini luar biasa sebagai insentif fiskal di tengah efisiensi birokrasi. Dana tersebut langsung mengalir dari APBN ke masing-masing dapur MBG yang jumlahnya mencapai 1.120 SPPG di Lampung,” kata Abas saat rapat dengar pendapat bersama Ketua Satgas Percepatan MBG Saipul, Kepala KPPG, kareg SPPG, hingga korwil SPPG di ruang rapat Komisi II DPRD Lampung, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, potensi tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

“Mayoritas masyarakat Lampung adalah petani. Kalau ini diarahkan dengan baik, efek bergandanya akan sangat besar. Jangan sampai justru lebih banyak menggunakan produk dari luar daerah,” tegasnya.

Abas juga menyoroti penggunaan bahan pangan dari industri besar yang dinilai tidak sejalan dengan semangat program MBG.

“Seharusnya ekosistem lokal dilibatkan, mulai dari koperasi, UMKM, petani, hingga peternak. Setiap dapur MBG sebisa mungkin mengambil bahan baku dari petani lokal. Perannya sebagai agregator, mengumpulkan dari produsen kecil,” ujarnya.

Abas menilai faktor perilaku penerima manfaat juga turut berpengaruh, di mana anak-anak cenderung memilih makanan (picky eater) sehingga menjadi salah satu penyebab makanan MBG tidak dikonsumsi.

“Variasi menu penting agar anak-anak tidak bosan. Ini menjadi tantangan bagi dapur MBG untuk lebih kreatif,” katanya.

Sementara itu, Kepala Regional SPPG Lampung, Gede, mengakui efek pengganda (multiplier effect) dari program MBG memang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan kewenangan pengadaan bahan pangan berada di tangan mitra atau yayasan pengelola dapur.

“SPPG sifatnya hanya mengimbau. Mitra yang memiliki kewenangan untuk pengadaan bahan pangan, dan selama ini belum banyak yang terhubung dengan perekonomian daerah,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mendukung penuh rencana kerja sama antara SPPG dan lembaga ekonomi desa sebagai solusi untuk memperkuat keterlibatan pelaku lokal.

Saat ini, lanjut Gede, pemerintah juga tengah mengumpulkan data kebutuhan bahan baku di setiap wilayah di Lampung guna memetakan potensi dan kebutuhan pasar.

“Kami sedang menghitung kebutuhan bahan baku per periode. Hampir semua komoditas sebenarnya tersedia di Lampung, seperti beras, sayuran, dan telur. Hanya untuk susu memang masih terbatas,” jelasnya.

Dengan adanya skema kemitraan yang sedang disiapkan, ia berharap perputaran ekonomi dari program MBG dapat lebih dirasakan oleh masyarakat lokal, khususnya petani dan pelaku usaha desa. (*)