Berdikari.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menyatakan dukungannya terhadap perluasan sawah baru 5.000 hektare di Lampung.

Meski demikian, Ahmad Basuki menekankan pentingnya menjaga dan memperhatikan area persawahan yang sudah ada saat ini. Menurutnya, perluasan lahan harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur pendukung, khususnya irigasi.

“Di satu sisi perluasan sawah itu penting, tapi sawah yang sudah ada juga harus dijaga. Seperti di Palas, sawahnya sudah jadi, namun banyak saluran irigasi yang rusak dan dalam intensitas hujan tinggi justru menyebabkan banjir,” kata Basuki, Rabu (14/1/2026).

Ia berharap, perluasan lahan pertanian ke depan dibarengi dengan pembangunan irigasi yang memadai agar tidak merugikan petani.

“Kasihan masyarakat sudah menanam dan mengeluarkan modal, tapi aliran sungainya tidak bagus dan justru banjir,” imbuhnya.

Selain itu, ia meminta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota guna melakukan sosialisasi program secara menyeluruh kepada masyarakat.

“Tujuannya agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dan tidak hanya berdampak bagi segelintir pihak,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemerhati Pertanian sekaligus Widyaiswara Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Ahmad Suryanto, mengingatkan agar program cetak sawah baru jangan hanya mengejar target luasan, tetapi juga memperhatikan kualitas konstruksi agar tidak merugikan petani.

Menurutnya, program cetak sawah baru merupakan kebijakan pusat yang patut didukung selama lahan yang digunakan tersedia dan tidak bermasalah.

“Program cetak sawah ini memang program pusat yang harus kita dukung, selama lahannya ada dan tidak bermasalah,” ujar Ahmad, Rabu (14/1/2026).

Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan penting berdasarkan pengalaman lapangan. Ahmad membeberkan, pelaksanaan program optimalisasi lahan rawa tahun 2024, masih ditemukan banyak masalah dengan kualitas konstruksi yang kurang maksimal.

“Berdasarkan pengalaman keliling di beberapa daerah, program optimalisasi lahan rawa tahun 2024 menjadi sawah ditemukan masih banyak titik konstruksinya kurang maksimal,” katanya.

Ia menegaskan, proyek cetak sawah harus diawasi secara ketat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Ahmad mengingatkan agar pelaksana tidak terburu-buru mengejar target dan tenggat waktu, yang justru berpotensi menyebabkan kesalahan teknis.

“Proyek ini harus diawasi dengan ketat dan konstruksinya harus benar-benar layak. Jangan sampai karena memburu target dan waktu, konstruksinya jadi salah-salah. Kalau begitu, yang dirugikan adalah petani,” tegasnya. (*)