Berdikari.co, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik seiring rencana masuknya armada taksi listrik berbasis aplikasi ke wilayah tersebut. Hingga 2026, Pemprov menargetkan 101 titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) beroperasi di seluruh kabupaten dan kota.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, mengatakan saat ini jumlah SPKLU yang tersedia masih jauh dari target.

“Target tahun 2026 ini ada 101 titik SPKLU. Sementara yang ada sekarang baru 44 titik. Dari 44 itu, rinciannya 40 milik PLN dan 4 milik swasta,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).

Menurut Levi, besarnya selisih antara ketersediaan saat ini dan target pemerintah membuka peluang investasi yang cukup luas, baik bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun pihak swasta.

“Jadi untuk membuka SPKLU sangat memungkinkan. Keterlibatan BUMD mungkin bisa ikut membuka atau bekerjasama dengan swasta, peluangnya masih sangat ada,” tambahnya.

Percepatan pembangunan SPKLU dinilai mendesak menyusul rencana operasional armada taksi listrik berbasis aplikasi, Green SM, di Lampung. Pada tahap awal, layanan tersebut akan difokuskan di wilayah perkotaan dan daerah penyangga.

“Tahap awal akan berpusat di Bandar Lampung kemudian daerah sekitar seperti Pesawaran, Pringsewu, dan Metro untuk mendukung perekonomian dan pariwisata. Baru nanti menyebar ke daerah lain,” jelas Levi.

Ia memastikan kehadiran taksi listrik tidak akan mengganggu keberlangsungan angkutan kota konvensional karena menyasar segmen pasar yang berbeda.

“Tidak akan menggerus angkot, karena segmentasinya berbeda. Mereka akan bersaing dengan taksi daring lainnya,” ujarnya.

Levi juga memaparkan keunggulan kendaraan listrik dari sisi efisiensi biaya operasional. Berdasarkan perhitungan penggunaan selama 10 tahun atau sekitar 150 ribu kilometer, kendaraan listrik dinilai jauh lebih hemat dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.

“Dihitung per kilometernya, listrik itu hanya memakan biaya Rp400 sampai Rp600. Sementara kendaraan fosil biayanya Rp1.200 sampai Rp1.500 per kilometer. Kalau hybrid sekitar Rp900-an,” paparnya.

Efisiensi tersebut membuat tarif taksi listrik diproyeksikan lebih murah dibandingkan taksi konvensional pada umumnya, sehingga diharapkan dapat menarik minat masyarakat.

Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari kekhawatiran masyarakat terhadap harga jual kembali kendaraan hingga mahalnya baterai dan perbedaan standar konektor pengisian daya antar merek mobil.

“Tantangannya memang ada, seperti konektor yang berbeda-beda tiap merek. Makanya kita akan memfasilitasi agar infrastrukturnya memadai,” pungkas Levi. (*)