Berdikari.co, Bandar Lampung - Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Aryanto Wibowo, menyebut bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 22 persen dari potensi yang ada.

Hal tersebut disampaikan Aryanto saat menghadiri pengukuhan Agus Setiawan sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, yang berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Senin (27/10/2025).

Aryanto mengatakan, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat kemandirian fiskal, di tengah adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat serta upaya mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

“Optimisme ini membutuhkan keberanian pemerintah daerah untuk merealisasikan potensi yang dimiliki secara maksimal melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, serta perumusan kebijakan yang tepat,” ujar Aryanto.

Sebagai auditor pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPKP memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas keuangan dan efektivitas pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Aryanto menjelaskan, peran pengawasan BPKP diwujudkan melalui agenda pengawasan tahunan yang disusun oleh Kepala BPKP. Dari hasil pengawasan tersebut, BPKP menilai bahwa kemandirian fiskal pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjawab tantangan keterbatasan ruang fiskal untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Selain optimalisasi pendapatan, ia menekankan pentingnya pelaksanaan belanja daerah yang efektif dan efisien, dengan tetap menjaga kualitas layanan publik, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“Pada sektor kesehatan, Pemprov Lampung masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur dan kapasitas layanan. Sementara di bidang pendidikan, perlu keseimbangan antara aksesibilitas dan kualitas agar manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat,” kata Aryanto.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa Lampung memiliki keunggulan komparatif di sektor pangan yang dapat menjadi penggerak ekonomi lokal. Surplus produksi pangan di daerah ini dapat dimanfaatkan melalui berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah, BPKP menetapkan tiga fokus utama pengawasan di Provinsi Lampung.

Fokus pertama adalah pengawasan yang memberikan nilai tambah strategis pada area pembangunan berisiko tinggi dan berdampak besar terhadap fiskal daerah, termasuk pengelolaan PAD dan belanja strategis pemerintah.

Fokus kedua, pengawasan berorientasi hasil, dengan menitikberatkan pada perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran, percepatan layanan perizinan yang transparan dan berintegritas, serta dukungan terhadap program prioritas nasional di daerah seperti pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kemudian fokus ketiga adalah memperkuat sistem pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan untuk mencegah kecurangan serta mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang akuntabel.

“BPKP akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas peran dan kapabilitas pengawas intern, serta menerapkan manajemen risiko yang sistematis, adaptif, dan sesuai dengan dinamika pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Lampung dan BPKP dalam memperkuat efektivitas program pembangunan serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“BPKP adalah mitra strategis pemerintah. Melalui pengawasan yang profesional, BPKP membantu memastikan setiap kebijakan berjalan tepat arah, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat,” kata Mirzani.

Gubernur juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi daerah, seperti keterbatasan fiskal, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemerataan pembangunan.

Mirzani berharap BPKP dapat terus mendukung Pemprov Lampung dalam memperkuat sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta pencegahan penyimpangan sejak tahap perencanaan.

“Kami ingin pembangunan Lampung berjalan lebih bersih, cepat, dan akuntabel. Dengan pendampingan BPKP, kami yakin tata kelola pemerintahan akan semakin baik dan dipercaya masyarakat,” ujar Mirzani. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 28 Oktober 2025 dengan judul "BPKP Sebut Pemprov Lampung Punya Potensi Tambah PAD Hingga 22 Persen”