Berdikari.co, Bandar Lampung - Pengamat transportasi Institut Teknologi Sumatera (Itera), Muhammad Abi Berkah Nadi, menilai anggaran Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan total kerusakan jalan yang ada.

Menurutnya, pemerintah harus menentukan jalan prioritas yang benar-benar berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan kelancaran transportasi.

“Kalau melihat kerusakan jalan di Lampung secara keseluruhan, anggaran sebesar itu jelas belum cukup. Jadi harus ada skala prioritas yang diperbaiki terlebih dahulu, terutama jalan yang sering dilalui masyarakat,” kata Abi, Rabu (15/10/2025).

Abi menjelaskan, ruas yang perlu diprioritaskan adalah jalan lintas nasional karena berperan penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan pergerakan masyarakat antarwilayah.

“Jalur lintas nasional itu penghubung antarprovinsi dan daerah. Di situlah arus logistik dan mobilitas masyarakat paling tinggi, sehingga harus mendapat perhatian utama,” ujarnya.

Meski nilai bantuan tidak terlalu besar, Abi menilai program IJD tetap membawa dampak positif terhadap efisiensi transportasi dan biaya logistik.

“Kita jangan melihat nominalnya, tapi dampaknya. Jika jalan rusak diperbaiki, waktu tempuh jadi lebih cepat dan biaya distribusi bisa berkurang. Itu tentu berpengaruh bagi kelancaran transportasi dan ekonomi daerah,” terangnya.

Dari sisi teknis, Abi mengingatkan agar mutu material dan standar pekerjaan harus diperhatikan dengan baik, terutama jika pelaksanaan proyek dilakukan saat musim hujan.

“Material harus sesuai standar bina marga. Kalau dikerjakan saat musim hujan, campuran material bisa rusak karena air dan memperpendek umur jalan,” jelasnya.

Selain mutu, lanjut Abi, koordinasi antarinstansi juga penting agar perbaikan jalan dilakukan sesuai skala prioritas, khususnya pada jalur strategis penghubung antarwilayah.

Ia menambahkan, program IJD juga harus terintegrasi dengan pelabuhan, kawasan industri, dan jalan tol, karena jalur tersebut memiliki intensitas lalu lintas tinggi, terutama kendaraan logistik.

“Kerusakan jalan di Lampung banyak disebabkan kendaraan ODOL (over dimension over loading). Kalau hal ini bisa ditangani bersama, kerusakan jalan bisa diminimalisir,” ujarnya.

Abi menilai, program IJD merupakan langkah baik dari pemerintah pusat untuk membantu daerah memperbaiki infrastruktur jalan. Namun ke depan, perlu ada kajian khusus agar program ini bisa selaras dengan pendanaan daerah.

“Program ini bagus dan bisa membantu target gubernur dalam memperbaiki jalan di masa jabatannya. Tapi ke depan, perlu sinergi antara dana IJD dan dana daerah agar perbaikan jalan di Lampung bisa merata dan dirasakan masyarakat,” paparnya.

Sementara itu pengamat ekonomi Universitas Lampung (Unila), Asrian Hendi Caya, menilai dana IJD menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

Menurutnya, pembangunan jalan merupakan salah satu elemen paling strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Perbaikan jalan memang menjadi salah satu konsentrasi utama Gubernur Lampung. Dengan adanya dana IJD, tentu sangat membantu daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan,” ujar Asrian, Rabu (15/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa jalan merupakan tulang punggung perekonomian daerah karena menjadi jalur utama pergerakan barang, jasa, dan manusia.

“Jika arus barang dan jasa lancar, maka sektor pertanian dan industri juga akan tumbuh lebih cepat. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi di Lampung,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asrian menambahkan, kelancaran transportasi juga akan mengurangi biaya angkutan dan distribusi barang, sehingga efisiensi ekonomi bisa tercapai.

“Ketika biaya logistik menurun, harga produk menjadi lebih kompetitif, baik di pasar lokal maupun antar daerah. Ini sangat penting untuk memperkuat daya saing Lampung sebagai daerah penghasil komoditas,” tambahnya.

Ia berharap agar pelaksanaan program IJD dapat berjalan transparan dan tepat sasaran, dengan prioritas pada ruas jalan yang benar-benar mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

“Kalau pelaksanaannya baik, manfaatnya akan terasa langsung oleh masyarakat. Jalan yang mulus akan membuka akses, menumbuhkan pusat ekonomi baru, dan mempercepat konektivitas antarwilayah,” pungkasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Kamis 16 Oktober 2025 dengan judul "Pengamat: Fokuskan ke Jalur Prioritas dan Distribusi Logistik”