Berdikari.co, Bandar Lampung - Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Pelantikan resmi dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Pengangkatan Menko Polkam dan Menpora ini termasuk dalam reshuffle kabinet Merah Putih jilid ketiga. Djamari Chaniago menggantikan posisi Menko Polkam yang sebelumnya dipegang sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

Erick Thohir resmi menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora setelah yang bersangkutan diberhentikan dalam reshuffle kabinet sebelumnya. Orang nomor satu di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu kini dituntut untuk membawa dinamika baru dalam kepemudaan dan olahraga nasional. 

Djamari Chaniago adalah purnawirawan TNI yang memiliki karier militer panjang, termasuk menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) dan Kepala Staf Umum TNI. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949 dan merupakan lulusan AKABRI tahun 1971. 

Sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dengan iring-iringan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025. Para pejabat yang dilantik mengikuti sumpah yang menyebutkan kesetiaan kepada Undang‑Undang Dasar 1945 dan komitmen menjalankan perundang-undangan dengan rasa tanggung jawab penuh. 

Pelantikan ini tidak hanya diisi oleh dua menteri saja. Sebanyak 11 pejabat baru dilantik pada hari yang sama, termasuk wakil menteri dan pimpinan badan pemerintah. ([detiknews][5])

Erick Thohir, yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN, kini dihadapkan dengan tugas baru di bidang kepemudaan dan olahraga. Penggantian jabatan ini menunjukkan kepercayaan Presiden Prabowo kepadanya untuk membawa perubahan dan memperkuat struktur kepemudaan dan prestasi olahraga Indonesia. 

Keputusan reshuffle ini dianggap langkah strategis untuk memperkuat kabinet dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan. Publik dan pengamat menyebut pelantikan ini sebagai upaya merevitalisasi beberapa sektor pemerintahan dan menunjuk figur yang dianggap sesuai dengan kebutuhan saat ini. (*)