Berdikari.co, Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mulai membangun tiga unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai percontohan untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketiga SPPG tersebut akan didirikan di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Labuhan Ratu, dan Rajabasa. Fasilitas ini diharapkan menjadi model awal penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, meninjau langsung lokasi pembangunan SPPG pada Senin (15/9/2025). Ia menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kota hingga kelurahan, harus ikut mengawasi agar program berjalan maksimal.

“Yang sudah kita tunjuk harus bisa memantau keadaan di sini, karena kita ingin menjadikan ini percontohan. Semua pihak harus ikut mengawasi,” ujar Eva.

Eva menjelaskan, kehadiran SPPG bukan sekadar membangun dapur umum modern, melainkan memastikan bahwa makanan bergizi diproduksi dan didistribusikan secara terukur, transparan, dan tepat sasaran.

Pengelolaan SPPG nantinya akan dilakukan oleh pegawai Pemkot Bandar Lampung, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Pegawai kita akan mengisi dan menjalankan operasional, sementara BGN akan mendampingi. Untuk urusan memasak, akan kita tunjuk orang-orang khusus yang ditugaskan,” jelas Eva.

Setiap SPPG ditargetkan mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan bergizi per hari. Angka ini dianggap realistis untuk tahap awal sebelum program diperluas ke kecamatan lain.

“Kita berharap program ini bisa berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ini adalah komitmen kita agar generasi muda Bandar Lampung tumbuh sehat, kuat, dan cerdas,” kata Eva Dwiana.

Sementara itu, Plt. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung, Zakki, mengatakan bahwa pihaknya telah mendata tiga lahan yang akan digunakan untuk pembangunan dapur MBG.

“Setelah status lahan ditetapkan, pemkot akan segera menyediakan fasilitas penunjang. Kemudian, pengelolaan akan diserahkan ke sekretariat,” ujar Zakki.

Zakki juga menyebutkan bahwa saat ini anggaran masih dalam pembahasan, termasuk mekanisme pinjam pakai lahan yang diusulkan dalam program MBG. (*)