Berdikari.co, Metro – Sikap tertutup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro terkait besaran dan mekanisme tunjangan yang mereka terima menuai gelombang kritik. Setelah pertanyaan dari media tak kunjung dijawab, kini giliran Aliansi Mahasiswa Metro yang angkat bicara dan mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika DPRD terus memilih bungkam, kami akan turun ke jalan. Mereka harus sadar bahwa gaji dan tunjangan mereka berasal dari uang rakyat, bukan dari kantong pribadi,” ujar M. Rionaldy Fahlevi, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Metro, Jumat (12/9/2025).

Isu ini mencuat setelah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan pemerintah daerah untuk meninjau kembali besaran tunjangan perumahan, transportasi, dan fasilitas lain bagi anggota legislatif. Arahan itu didasari temuan bahwa sejumlah daerah mengalokasikan anggaran besar untuk DPRD, sementara pelayanan publik justru terbengkalai.

Namun di Kota Metro, DPRD justru memilih bungkam. Ketua DPRD, Ria Hartini, belum memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi baik dari media maupun kelompok masyarakat sipil. Sikap diam inilah yang dinilai mahasiswa sebagai indikasi adanya ketidakterbukaan.

“Kalau mereka yakin tunjangannya wajar dan sesuai aturan, kenapa harus diam? Sikap tertutup justru menimbulkan kecurigaan. Jangan salahkan mahasiswa kalau nanti gedung DPRD dipenuhi spanduk tuntutan. Rakyat sudah cukup lama kecewa,” tambah Rionaldy.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka di Kota Metro pada 2024 mencapai 5,91 persen. Di tengah tingginya pengangguran, sulitnya akses kerja bagi lulusan baru, serta kondisi infrastruktur dan layanan publik yang belum optimal, DPRD dinilai lebih fokus pada kenyamanan pribadi.

“Kota sedang menghadapi banyak masalah. Tapi wakil rakyat malah sibuk mengurus tunjangan. Ini bukan cuma soal etika, ini pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegas Rionaldy.

Koordinator aksi lainnya, M. Ridho Anugerah, menyatakan bahwa pihaknya akan menggalang dukungan dari lintas kampus, serikat pekerja, dan komunitas masyarakat untuk bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Metro.

“Kami siap duduki gedung DPRD sampai mereka bersedia buka data tunjangan secara transparan. Wakil rakyat tak bisa terus bersembunyi di balik meja,” ucap Ridho.

Ia menilai DPRD Metro telah kehilangan momentum untuk menjelaskan kepada publik. Menurutnya, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan syarat utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

“Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. DPRD harus terbuka soal berapa tunjangan yang diterima, apa dasar hukumnya, dan relevansinya terhadap fungsi kerja mereka. Bukan malah bertindak seolah kebal kritik,” katanya.

Kini, tekanan publik terhadap DPRD Metro semakin besar. Mahasiswa menegaskan bahwa jika tidak ada klarifikasi resmi dalam waktu dekat, maka aksi demonstrasi besar-besaran akan digelar di depan gedung DPRD.

“Bola panas ada di tangan mereka. Apakah akan transparan, atau terus bertahan dalam diam yang hanya akan merusak legitimasi mereka sendiri,” pungkas Ridho. (*)