Berdikari.co, Bandar Lampung - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung (UBL), Dr. Aminah, menilai rendahnya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Provinsi Lampung memberikan dampak serius terhadap kondisi tenaga kerja dan perekonomian daerah.

“Bagi para pekerja, terutama yang berada di sektor informal, rendahnya kepesertaan ini membuat mereka berada dalam situasi berisiko tinggi. Tanpa perlindungan, mereka rentan jatuh miskin jika mengalami kecelakaan kerja akibat kehilangan pekerjaan atau penghasilan,” kata Aminah, Rabu (13/8/2025).

Menurutnya, dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga pada perekonomian daerah. Ketika pekerja tak terlindungi akan menghadapi berbagai masalah, dan beban biaya sering kali dialihkan ke keluarga atau pemerintah daerah melalui bantuan sosial darurat.

Hal ini, lanjut dia, dapat mengurangi daya beli rumah tangga, menekan konsumsi, serta memperlambat roda perekonomian.

Selain itu, rendahnya perlindungan ketenagakerjaan juga dapat menurunkan minat investasi. “Kondisi ini mencerminkan tingginya risiko sosial dan kurangnya stabilitas di pasar tenaga kerja,” ujarnya.

Aminah menyebut, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya capaian tersebut, diantaranya dominasi pekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja lepas yang berpenghasilan tidak tetap.

Kemudian, rendahnya kesadaran dan literasi jaminan sosial, baik di kalangan pekerja maupun pemberi kerja.

Faktor lainnya adalah kepatuhan pemberi kerja yang masih rendah, terbatasnya data dan integrasi pendataan pekerja, serta kendala ekonomi seperti rendahnya daya beli yang membuat pembayaran iuran tidak menjadi prioritas.

Ia mengingatkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Perlindungan ini memberi rasa aman bagi pekerja, sehingga mereka bisa fokus bekerja tanpa khawatir risiko yang mungkin terjadi.

“Pekerja yang sehat, terampil, dan terlindungi akan lebih siap bersaing. Bagi perusahaan, ini juga mengurangi biaya turnover dan meningkatkan stabilitas tenaga kerja,” jelasnya.

Aminah menyarankan langkah terintegrasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan komunitas pekerja.

Pemerintah daerah diminta memperluas bantuan iuran bagi pekerja rentan, memperbarui data tenaga kerja, dan mewajibkan pekerja di proyek pemerintah terdaftar di Jamsostek.

Ia juga menilai rencana pemerintah pusat memberikan insentif bagi daerah yang berhasil mencapai UHC Jamsostek dapat menjadi pemicu positif, asalkan indikator keberhasilan mencakup kualitas kepesertaan, bukan sekadar jumlah pendaftaran.

“Kalau desainnya tepat, insentif ini bisa membantu Lampung mempercepat target sekaligus membangun perlindungan kerja yang kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)