Berdikari.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengatakan pihak kepolisian memiliki kemampuan yang cukup dalam mendeteksi penimbunan BBM ilegal. Namun, tinggal bagaimana sekarang keseriusan dalam penegakan hukumnya.

"Kegiatan penimbunan BBM ilegal masih banyak di Lampung, baik yang terdeteksi maupun tidak. Maka, pihak kepolisian harus tegas, karena ini merupakan kewenangan mereka untuk membasmi BBM ilegal," ujar Wahrul, baru-baru ini.

"Kalau bicara deteksi di lapangan, pasti bisa terdeteksi. Polda Lampung punya alat yang canggih, sebaran intel banyak, dan Bhabinkamtibmas ada di setiap kelurahan. Kalau serius, ini semua bisa diungkap," tegas Wahrul.

Wahrul menegaskan, upaya pencegahan harus dilakukan, begitu juga dengan penegakan hukum. Jika tidak, kasus penimbunan BBM ilegal akan terus bertambah.

"Kita minta Kapolda fokus mengungkap kasus BBM ilegal ini. Kalau tidak menimbulkan efek jera, para pelaku akan terus memperluas jaringan penimbunannya. Melihat struktur kepolisian, seharusnya bisa mendeteksi dan mengungkap. Ini soal keseriusan," tandasnya.

Wahrul menilai, penimbunan BBM ilegal merupakan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat.

"Ini mengurangi hak-hak masyarakat. BBM subsidi yang dicuri dan ditimbun berdampak pada antrean panjang dan keterlambatan pasokan. Kalau tidak dicuri, tidak akan ada masalah. Ini merusak dua hal yaitu penegakan hukum dan merugikan masyarakat," imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Chandra, menyebut perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi.

Rocky menyoroti adanya laporan peningkatan kebutuhan masyarakat yang berpotensi meningkatkan penyelewengan BBM subsidi.

“Hal ini sering kali.  Menjadi celah bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Kami ingin memastikan bahwa LPG 3 kg, bensin, dan solar yang disubsidi oleh pemerintah benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan tepat sasaran,” kata Rocky dikutip dari Online Parlementaria, pada Rabu (11/6/2025).

Ia meminta Satgas Pertamina Patra Niaga untuk memastikan mekanisme distribusi BBM subsidi lebih ketat dan efektif, sehingga penyalahgunaan dapat diminimalisir.

Ia mengatakan, dalam kondisi normal, distribusi BBM subsidi berjalan dengan pengawasan yang sudah terstruktur. Namun, lonjakan permintaan terjadi saat libur panjang dan hari raya sehingga berpotensi terjadi kebocoran atau penyalahgunaan distribusi.

Ia mendorong harus ditangani dengan strategi jangka panjang. Salah satu langkah yang ia usulkan adalah memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti pencatatan digital dan pemantauan distribusi secara real time.

Selain itu, Rocky juga mengajak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dalam menindak tegas oknum yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi.

“Kita tidak ingin subsidi yang seharusnya untuk masyarakat kurang mampu justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” pungkasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Kamis 07 Agustus 2025 dengan judul "Wahrul Minta Polisi Serius Usut Penimbunan BBM Ilegal”