Berdikari.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Harris, mengungkapkan hingga saat ini DPRD khususnya Komisi III belum pernah dilibatkan dalam proses rekrutmen direksi BUMD milik Pemprov Lampung.

Padahal, pelibatan lembaga legislatif penting karena selama ini direksi BUMD belum memberikan dividen atau keuntungan, malah justru menjadi beban.

"Iya seharusnya eksekutif juga meminta pertimbangan dan berkonsultasi dengan legislatif agar lebih matang proses rekrutmennya. Sampai detik ini belum mendapatkan tembusan dari eksekutif untuk dilibatkan," kata Munir, Minggu (3/8/2025).

"Kita tidak akan masuk ke ranah teknis eksekutif, tapi paling tidak turut memberikan masukan terkait proses rekrutmen," lanjutnya.

Berkaca pada masa lalu, Munir menyebut BUMD justru membebani fiskal daerah. Ia mengatakan, PT LJU disuntik Rp40 Miliar tanpa balik modal, kemudian PT Wahana Raharja disuntik dana Rp19,5 Miliar juga tidak balik modal.

"Jangan sampai masuk lubang kedua kali, jangan sampai ini terjadi ke depan pada BUMD baru maupun yang lama," tegasnya.

Menurutnya, proses rekrutmen harus uji publik agar dapat melahirkan direksi yang berkualitas. "Dengan demikian, kita akan menemukan figur yang punya kapasitas sekaligus berintegritas," bebernya.

Ia berharap muncul calon-calon direksi BUMD yang tidak mau digaji sebagai komitmen membenahi BUMD Pemprov Lampung.

"Bila perlu ada yang berani tidak menerima gaji apabila perusahaan belum laba. Ini bahasa sarkas saya agar tidak terulang lagi BUMD boro-boro memberi PAD untuk daerah, dengan dividen saja balik modal tidak," paparnya.

Munir menegaskan agar proses seleksi direktur utama dan direktur operasional BUMD harus dilakukan secara transparan dan profesional, melalui tahapan uji publik, uji kompetensi, hingga fit and proper test.

Munir juga menyoroti kondisi keuangan Pemprov Lampung yang dinilainya sangat serius. Ia menyebut, saat ini pemerintah daerah masih memiliki utang jangka pendek dan jangka panjang dengan total mencapai lebih dari Rp1,8 triliun.

Termasuk di dalamnya adalah utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 15 kabupaten dan kota yang hingga kini belum terbayarkan.

"Untuk infrastruktur jalan saja, anggaran tahun 2025 tidak lebih dari Rp1 triliun. Kalau cuma segitu, tidak akan ke mana-mana," ungkapnya, baru-baru ini.

Menurutnya, pekerjaan rumah terbesar Pemprov Lampung saat ini adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), baik dari sektor pajak maupun non-pajak.

Ia menyebut, potensi PAD dari sektor non-pajak seperti keuntungan BUMD justru belum tergarap optimal. Bahkan, beberapa BUMD yang sudah lama berdiri justru menyedot dana dari APBD.

"BUMD itu seharusnya memberi kontribusi lewat dividen. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka malah membebani APBD," ujarnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Senin 04 Agustus 2025 dengan judul "Munir: Rekrutmen Direksi BUMD Belum Pernah Libatkan DPRD”