Berdikari.co, Bandar Lampung - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila), yang juga bertindak sebagai Koordinator Wilayah BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumbagsel, Ammar Fauzan, mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi secara serius kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Dalam pernyataannya, Ammar bahkan mengultimatum Presiden untuk memberhentikan Nusron Wahid apabila gagal menyelesaikan konflik agraria berkepanjangan di Provinsi Lampung, khususnya terkait kasus Hak Guna Usaha (HGU) PT SGC.

"Konflik agraria yang sudah berlangsung puluhan tahun menunjukkan lemahnya komitmen negara terhadap keadilan bagi rakyat kecil. Jika Menteri ATR/BPN tidak menunjukkan langkah nyata, Presiden harus berani mengganti dengan sosok yang punya integritas dan keberpihakan kepada rakyat,” kata Ammar, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, hingga pertengahan 2025, rakyat di berbagai daerah Lampung masih hidup dalam ketidakpastian akibat sengketa lahan yang tak kunjung tuntas.

Ia juga menilai Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron Wahid tidak memiliki arah maupun visi dalam menjalankan mandat reforma agraria.

"Kasus PT SGC menjadi simbol kegagalan negara yang lebih berpihak pada korporasi daripada petani dan masyarakat adat. HGU perusahaan itu pun patut diduga bermasalah, baik secara administratif maupun substansial,” ujar Ammar, seperti dikutip dari kupastuntas.co.

Ia juga menyoroti bahwa rakyat justru menjadi korban intimidasi, penggusuran, dan kriminalisasi akibat konflik ini.

Ketidaktegasan Nusron Wahid, kata dia, hanya memperpanjang penderitaan masyarakat dan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap negara.

"Sebagai kekuatan moral, kami melihat ini bukan hanya soal sengketa lahan, tapi cermin kegagalan politik agraria nasional. Nusron Wahid gagal menunjukkan kinerja yang kredibel, responsif, dan berkeadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ammar menilai Presiden Prabowo tidak boleh tinggal diam bila memang berkomitmen pada reforma agraria sejati.

"Jika tidak ada kebijakan tegas dalam waktu dekat, kami siap turun ke jalan dan mengorganisir aksi nasional untuk mendesak pembaruan total sektor agraria, dimulai dari mencopot pejabat yang gagal,” imbuhnya.

BEM Unila juga menyerukan solidaritas mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan media massa untuk terus mengawal penyelesaian konflik agraria, serta mendorong negara hadir sepenuhnya menjamin hak rakyat atas tanah yang adil dan berkelanjutan. (*)