Berdikari.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, menyebut pihak kepolisian memiliki kemampuan yang cukup dalam mendeteksi penimbunan BBM ilegal. Namun, tinggal bagaimana sekarang keseriusan dalam penegakan hukumnya.

"Kegiatan penimbunan BBM ilegal masih banyak di Lampung, baik yang terdeteksi maupun tidak. Maka, pihak kepolisian harus tegas, karena ini merupakan kewenangan mereka untuk membasmi BBM ilegal," ujar Wahrul, pada Minggu (15/6/2025).

"Kalau bicara deteksi di lapangan, pasti bisa terdeteksi. Polda punya alat yang canggih, sebaran intel banyak, dan Bhabinkamtibmas ada di setiap kelurahan. Kalau serius, ini semua bisa diungkap," sambungnya.

Wahrul menegaskan, upaya pencegahan harus dilakukan, begitu juga dengan penegakan hukum. Jika tidak, kasus penimbunan BBM ilegal akan terus bertambah.

"Kita minta Kapolda fokus mengungkap kasus BBM ilegal ini. Kalau tidak menimbulkan efek jera, para pelaku akan terus memperluas jaringan penimbunannya. Melihat struktur kepolisian, seharusnya bisa mendeteksi dan mengungkap. Ini soal keseriusan," tegasnya.

Wahrul menilai, penimbunan BBM ilegal merupakan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat.

"Ini mengurangi hak-hak masyarakat. BBM subsidi yang dicuri dan ditimbun berdampak pada antrean panjang dan keterlambatan pasokan. Kalau tidak dicuri, tidak akan ada masalah. Ini merusak dua hal yaitu penegakan hukum dan merugikan masyarakat," imbuhnya. (*)